Anggota DPR Ultimatum Mafia: Jangan Gelapkan Pupuk Subsidi Petani!
- DPR siap tindak mafia pupuk yang mempersulit petani
- Komisi IV dorong perbaikan tata kelola pupuk Indonesia
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengingatkan mafia pupuk berhenti mempersulit para petani membeli pupuk subsidi dari pemerintah. Banyak petani yang sudah memiliki persyaratan lengkap tapi distributor atau kios berdalih stok barangnya tidak ada. Padahal, barang pupuk subsidinya itu banyak.
Hal itu disampaikan Rajiv saat bimbingan teknis (bimtek) para petani di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bimtek digelar untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bersama terkait mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi.
“Mafia pupuk harus hati-hati. Ini saya gak ngancem. Misalnya, saya cek di Kabupaten Bandung ternyata penyerapan pupuk subsidinya rendah sekitar 40-50 persen. Ada apa ini? Mungkin ada mafianya atau memang petaninya yang tidak mengerti cara menebusnya?" kata Rajiv dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).
1. DPR tak segan ambil tindakan serius bagi mafia pupuk
Rajiv mengajak para petani bekerja sama agar benar-benar bisa mendapatkan harga pupuk subsidinya sesuai harga yang telah ditetapkan. Jangan sampai petani dipermainkan oleh para distributor atau kios.
Komisi IV DPR, kata dia, tidak segan untuk menindaklanjuti dengan tegas jika ditemukan ada yang mempermainkan petani.
“Kalau hari ini punya mimpi mau memainkan dan menggelapkan pupuk, saya kasih tahu dari sekarang secara baik-baik. Saya tidak tidak peduli kamu punya back up siapa, saya tidak peduli kamu dulu dapat izin dari distributor, dari kios karena anggota dewannya siapa, mau sedang menjabat atau pensiun. Kalau ada yang memainkan para petani, saya pastikan izinnya akan saya cabut dan proses pidananya,” kata dia.
2. Komisi IV mendorong perbaikan tata kelola pupuk Indonesia
Rajiv mengatakan, bimtek tata cara penyaluran pupuk bersubsidi dengan para petani di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia. Hal itu sebagai upaya mendorong dan mendukung program pemerintah untuk perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.
“Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pertanian, salah satu tugas utama saya adalah memastikan setiap program pemerintah, terutama yang menyangkut hajat hidup petani, berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Anggota DPR Fraksi Partai NasDem ini.
Selama ini para petani mengaku bingung untuk menebus pupuk bersubsidi cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) akibat ulah pejabat pusat. Padahal, lanjut Rajiv, para petani tersebut harus terdaftar dulu dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).
“Masalah yang dirasakan petani di daerah lain, keluh kesah utama para petani hampir sama di mana-mana. Saya selalu catat. Banyak selama ini miskomunikasi, mereka kira pakai KTP bisa menebus pupuk subsidi di kios tanpa terdaftar di e-RDKK. Meski pakai KTP itu bisa, tapi dia tetap harus terdaftar e-RDKK dulu,” kata dia.
3. Penyaluran pupuk harus transparan
Selanjutnya, Rajiv juga ingin memastikan alur distribusi dari produsen sampai ke tangan para petani harus transparan, jelas, dan bisa diawasi bersama.
Penyaluran pupuk, kata dia, tidak boleh ditutup-tutupi serta aturannya harus jelas supaya tidak ada lagi permainan di lapangan yang merugikan petani.
“Setelah bimtek ini, saya harap petani tidak ada lagi yang bingung. Ketika saya reses mengecek ke dapil, tidak ada lagi para petani yang mengeluh tidak bisa menebus pupuk subsidi. Distribusi pupuk subsidi harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ucap dia.
