Anies Baswedan Kehabisan Tiket dan Waktu Ikut Pilkada DKI Jakarta 2024
- Anies Baswedan tidak mendapatkan tiket ikut Pilkada DKI Jakarta 2024 meski kerap berada di puncak survei.
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS), NasDem, dan PKB sempat mendukung Anies, namun semua partai beralih mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
Jakarta, IDN Times - Kerap berada di puncak survei tak membuat Anies Baswedan mendapatkan tiket langsung untuk ikut serta dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Nyatanya, Anies harus gigit jari lantaran kehabisan tiket ikut Pilkada DKI.
Habisnya tiket pencalonan bagi Anies dipastikan setelah pendaftaran calon kepala daerah dibuka KPU DKI Jakarta. Ada belasan partai yang mengusung Ridwan Kamil-Suswono, sedangkan PDI Perjuangan (PDIP) mengusung kadernya sendiri, yakni Pramono Anung dan Rano Karno.
Di sisi lain, Anies juga tidak berjuang melalui jalur independen. Hal ini membuat peluang Anies maju dalam Pilkada DKI Jakarta tertutup.
1. Sejumlah partai sempat nyatakan mendukung Anies
Jauh sebelum masa pendaftaran dibuka, Anies lebih dulu diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk maju dalam PIlkada DKI Jakarta. Tadinya, PKS tak menyodorkan pasangan, tetapi pada akhirnya mengawinkan Anies dengan Sohibul Iman.
Pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman pun sempat dideklarasikan. Namun, hal itu layu sebelum berkembang setelah PKS menduetkan kadernya yang lain, Suswono, dengan RIdwan Kamil.
Selain PKS, NasDem juga sempat menyatakan dukungannya bagi Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun, semua itu berubah ketika Ketua Umum NasDem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga sempat mendukung Anies untuk Pilkada DKI Jakarta. Namun, PKB beralih mendukung Ridwan Kamil-Suswono seperti NasDem dan PKS.
2. PDIP sempat buka peluang usung Anies Baswedan
Anies sempat berpeluang diusung PDIP, apalagi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas parlemen untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada. Anies dan sejumlah pentolan PDIP pun sempat beberapa kali bertemu.
Sejumlah elite PDIP sempat membocorkan bahwa Anies akan dimajukan dengan kader PDIP di Pilkada DKI Jakarta. Foto Anies berbatik merah dengan Rano Karno pun sempat beredar ketika Megawati Soekarnoputri mengumumkan calon kepala daerah yang didukung PDIP.
Pada akhirnya, Anies tak dideklarasikan. Besoknya, Pramono Anung yang ditunjuk Megawati untuk bersama Rano Karno mendaftar Pilkada DKI Jakarta.
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengungkapkan, Anies batal didukung karena dikhawatirkan akan ada kutub berbeda dari pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jika mengusung Anies sehingga menimbulkan polarisasi.
Deddy mengatakan, PDIP awalnya mencoba potensi mengelaborasi Ahok dan Anies untuk melihat beberapa hal yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan psikologi politik, termasuk juga psikologi sosial, serta persoalan elektoral di Jakarta.
PDIP juga memahami Anies sudah pernah menjadi satu bagian dari sejarah dalam Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang akhirnya menimbulkan polarisasi dan ingin melakukan upaya penyelesaian persoalan polarisasi masyarakat Jakarta.
"Oleh karena itu, kita mencoba melakukan pendalaman dengan Pak Ahok sampai hari Senin kemarin (26 Agustus 2024). Pendalaman untuk melihat bagaimana Pak Anies itu bisa mem-bridging antara kelompok, katakanlah 'kelompok Islam,' dengan kelompok-kelompok lain, termasuk kaum nasionalis dan itu kami lakukan terus sampai Senin kemarin," ucapnya.
3. Anies Baswedan hormati keputusan partai
Anies Baswedan melalui juru bicaranya Sahrin Hamid mengatakan, pihaknya menghormati keputusan partai.
"Kewenangan mengusulkan calon ada di partai politik, makanya apa yang menjadi keputusan partai, tentunya itu yang terbaik buat bangsa dan menurut partai," ujar Sahrin kepada IDN Times.
Sahrin menuturkan, bagi Anies, berjuang di dalam atau di luar pemerintahan sama terhormatnya.
"Sehingga, di mana pun berada, yang terpenting, saya akan tetap berada dan setia di garis perjuangan rakyat yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
4. Pertama kalinya Jakarta tanpa petahana
Dengan tak ikutnya Anies dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, maka untuk pertama kalinya tidak ada petahana dalam Pilkada DKI Jakarta periode berikutnya.
Sejak era pemilihan langsung, gubernur Jakarta petahana selalu ikut pilkada berikutnya. Contohnya adalah Fauzi Bowo (2012) dan Ahok (2017).
