Apresiasi Klarifikasi Gubernur, DPRD Jabar Ingatkan Backup Kebijakan
- Klarifikasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atas pernyataan kontroversialnya di Musrenbang Cirebon disambut positif oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan.
- Iwan Suryawan menekankan pentingnya peran DPRD dalam pembahasan kebijakan yang berdampak luas dan perlunya pendekatan kelembagaan dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.
Bogor, IDN Times - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menanggapi positif klarifikasi Gubernur Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna, Kamis (22/5/2025).
Klarifikasi tersebut dianggap sebagai respons atas polemik yang muncul usai pernyataan kontroversial Dedi Mulyadi dalam Musrenbang di Cirebon.
Sebelumnya, pada Jumat (16/5/2025), Fraksi PDIP sempat melakukan walkout saat Iwan Suryawan membuka sidang pembahasan dua raperda. Mereka menuntut klarifikasi langsung dari Dedi Mulyadi tentang pernyataannya di Cirebon yang dianggap merendahkan peran dewan.
"Beliau memahami dinamika yang terjadi sebagai bagian autokritik dan kebersamaan dengan legislatif tidak mungkin ditinggalkan," kata Iwan, Minggu (25/5/2025).
1. Iwan tegaskan kebijakan Jabar harus dibahas bersama DPRD
Menanggapi dinamika eksekutif-legislatif, Iwan menekankan pentingnya peran DPRD dalam setiap kebijakan yang berdampak luas.
“Karena kebijakan-kebijakan bagi Jawa Barat pasti harus dibahas bareng dengan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar dia.
Ia juga menilai pentingnya pendekatan kelembagaan dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.
"Namun kita juga harus memahami langkah-langkah Gubernur (Dedi Mulyadi) di lapangan yang terjun langsung ke titik-titik masalah, ada yang bisa diselesaikan oleh Gubernur secara pribadi, ada juga yang harus ditindaklanjuti Gubernur secara kelembagaan," tambah dia.
2. Ingatkan pentingnya backup regulasi
Iwan Suryawan mendorong keterlibatan lebih besar dari DPRD dan dinas dalam setiap kebijakan strategis.
"Yang pastinya sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya melibatkan dinas sebagai pelaksana dan DPRD dalam kebijakan dan anggaran," kata dia.
Ia juga mengingatkan perlunya dukungan hukum dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
“Yang kemarin kami sampaikan ke beliau, perlu adanya backup regulasi untuk mengeksekusi kebijakan secara formal. Tanpa itu, bisa berpotensi menyalahi aturan,” kata dia.
3. Serukan akhiri polemik eksekutif dan legislatif di media sosial
Iwan berharap, ke depan komunikasi antara eksekutif dan legislatif lebih terbuka dan diselesaikan melalui forum resmi.
“Akan jauh lebih baik jika kita duduk bersama, bahas bersama setiap kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat luas. Medsos bukan tempat debat antar pejabat,” ujar dia..
Soal komitmen Gubernur terhadap DPRD, Iwan menilai hal itu akan terlihat dari langkah ke depan.
“Ya, ke depan kita akan lihat sejauh mana komitmennya untuk menggandeng DPRD secara nyata ke depan. Ini soal kesepahaman yang harus terus dibangun demi mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” kata dia.
4. Dedi terima kritik DPRD, akui kontroversial dan cenderung one man show
Sementara itu, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengakui bahwa langkahnya kerap dinilai kontroversial dan cenderung one man show. Namun, ia menegaskan, semua tindakan itu dilakukan demi efektivitas dan hasil di lapangan.
“Kalau saya koordinasikan dulu ke jajaran, bisa jadi operasi gagal. Karena kebocoran informasi itu nyata. Jadi strategi kejut itu penting untuk memberi efek,” ujar dia saat memberikan klarifikasi.
Ia mencontohkan keberhasilannya dalam menangani penambangan liar sebagai bukti efektivitas gaya kepemimpinannya.
“Kini, penambangan liar bisa ditangani secara hukum dengan dukungan dari Kapolda,” kata dia.
Meski begitu, Dedi tetap menyampaikan apresiasi terhadap kritik dari DPRD. Ia menyebut dinamika ini sebagai hal yang sehat dalam demokrasi.
“Saya berterima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas kritiknya. Itu tanda bahwa fungsi legislatif berjalan,” ujar dia.
“Semua orang memiliki perhatian yang sama untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa. DPRD itu tugasnya bicara, menyampaikan suara rakyat. Kalau diam, justru patut dipertanyakan,” ucap Dedi.
