BEM Esa Unggul Soroti Militerisme-KKN: Reformasi Belum Selesai
- BEM Universitas Esa Unggul menggelar aksi di depan DPR RI menuntut penghentian militerisme di ruang sipil serta pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dinilai masih marak.
- Presiden Mahasiswa David menyebut reformasi 1998 belum tuntas karena fungsi lembaga negara belum optimal dan peran TNI-Polri masih tumpang tindih di ranah sipil.
- Mahasiswa juga menyoroti lemahnya pengawasan DPR terhadap pemerintah serta buruknya komunikasi publik pejabat terkait kebijakan seperti kenaikan harga BBM yang memicu keresahan masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Esa Unggul berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jumat (19/6/2026). Mereka membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penolakan militerisme di ruang sipil hingga desakan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Presiden Mahasiswa Universitas Esa Unggul, David, menilai reformasi yang diperjuangkan sejak 1998 belum sepenuhnya tuntas. Menurutnya, praktik KKN masih terjadi dan fungsi lembaga negara belum berjalan optimal.
"Tajuk kami reformasi belum selesai karena per hari ini KKN masih terjadi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme di negara ini masih sangat marak. TNI dan Polri kita nilai per hari ini masih tercampur aduk fungsinya, kita tidak tahu kejelasannya bahwa mereka ini bertugas sebagai apa," kata David kepada IDN Times, Jumat.
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah meminta pemerintah menarik mundur praktik militerisme di ranah sipil. David mengaku mahasiswa Esa Unggul sempat bertemu anggota TNI saat hendak menghadiri konsolidasi mahasiswa di Universitas Trisakti beberapa hari lalu. Kehadiran aparat tersebut dinilai membuka ruang intimidasi terhadap kelompok sipil.
Selain isu militerisme, mahasiswa juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Mereka mempertanyakan berbagai program dan proyek yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar namun dinilai luput dari pengawasan yang efektif.
Mahasiswa juga mengkritik kualitas komunikasi publik pemerintah. Mereka menilai sejumlah pejabat negara gagal menyampaikan kebijakan secara jelas kepada masyarakat, termasuk terkait kenaikan harga BBM yang belakangan memicu kepanikan di masyarakat.
David menegaskan aksi turun ke jalan dilakukan setelah berbagai upaya penyampaian aspirasi dinilai tidak mendapat respons. Menurutnya, demonstrasi menjadi pilihan terakhir untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan DPR.
"Aksi turun ke jalan per hari ini adalah langkah terakhir karena seluruh aspirasi kami tidak diindahkan," ujarnya.
