Antisipasi Karhutla 2026, Menko Polkam Soroti 6 Provinsi Rawan
- Menko Polkam Djamari Chaniago menyoroti enam provinsi rawan karhutla 2026, termasuk Riau dan Kalimantan Tengah, karena lahan gambut serta potensi el nino yang memperbesar risiko kebakaran.
- Pemerintah mengaktifkan kembali desk koordinasi penanggulangan karhutla untuk memperkuat sinergi lintas lembaga, meningkatkan patroli terpadu, deteksi dini, serta kesiapan personel dan peralatan di daerah rawan.
- Djamari menetapkan tiga fokus nasional: mencegah kebakaran besar, menghindari asap lintas negara, dan memperkuat sistem deteksi cepat melalui kolaborasi semua pihak menghadapi musim kemarau panjang 2026.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, memberikan atensi khusus terhadap enam provinsi yang dianggap rawan dalam menghadapi peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026. Enam provinsi itu disorot lantaran memiliki karakteristik lahan gambut, serta kondisi meteorologis yang bisa berpotensi meningkatkan risiko kebakaran saat musim kemarau.
"Enam provinsi prioritas rawan karhutla 2026 yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," ujar Djamari ketika membuka rapat koordinasi khusus pengendalian karhutla 2026, dikutip pada Jumat (19/6/2026).
Potensi terjadinya karhutla semakin besar, sebab berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gelombang el nino mulai aktif pada pekan ketiga Juni 2026. Sementara, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026.
Purnawirawan jenderal itu mewanti-wanti karhutla merupakan persoalan multidimensi yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional. Dampaknya sangat luas dan berpengaruh terhadap masyarakat.
"Bahkan, hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga bisa terpengaruh akibat pencemaran asap lintas batas," tutur Djamari.
1. Luas kebakaran hutan di lahan nasional pada 2026 mencapai lebih dari 81 ribu hektare
Djamari menyebutkan luas kebakaran hutan di lahan nasional hingga Mei 2026 sudah mencapai 81.077 hektare. Salah satu yang menjadi sorotan Menko Polkam yakni masih ada permasalahan pada sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan.
"Keberhasilan dalam penanganan karhutla tergantung pada persiapan sebelum musim kemarau," kata dia.
Itu sebabnya, kata Djamari, pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, kepolisian, media, hingga masyarakat.
Menurut Djamari, pengendalian karhutla selama 2025 patut diapresiasi, sebab terjadi penurunan area lahan dan hutan yang terbakar.
Berdasarkan data dari Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah area yang terbakar mencapai 213.98 hektare. Jumlah itu menurun bila dibandingkan area hutan dan lahan yang terbakar pada 2024 yakni 376.805 hektare.
2. Pemerintah aktifkan kembali desk koordinasi penanggulangan karhutla 2026
Djamari juga memutuskan kembali mengaktifkan desk koordinasi penanggulangan karhutla 2026. Desk tersebut akan menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu dari tingkat pusat hingga daerah.
"Pendekatan yang digunakan bukan lagi pendekatan sektoral, melainkan pendekatan kolaboratif nasional yang menempatkan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan negara sebagai prioritas utama," kata dia.
Djamri pun menitipkan pesan kepada semua pemangku kepentingan, terutama di enam provinsi yang rawan, agar meningkatkan kesiapsiagaan, baik itu lewat patroli terpadu, penguatan sistem deteksi dini, optimalisasi posko, hingga kesiapan personel dan peralatan.
Optimalisasi operasi udara dan operasi pencegahan juga merupakan langkah utama menghadapi musim kemarau pada 2026.
3. Menko Djamari tidak ingin ada kebakaran lahan berskala besar
Sementara, di bagian akhir pemaparannya di rapat, Djamari menetapkan tiga fokus nasional dalam pengendalian karhutla 2026. Pertama, mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan berskala besar, mencegah bencana asap lintas dan ketiga memperkuat sistem deteksi dan respons cepat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
"Jangan lelah, jangan lelah, jangan bosan dan jangan lesu. Ini persoalan bangsa yang berpengaruh luas pada kehidupan bangsa di segala bidang hingga kehormatan negara," kata dia.
Pesan serupa juga disampaikan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang menyebut tantangan ke depan tidak ringan, lantaran musim kemarau pada 2026 diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih lama. Kondisinya, kata dia, lebih kering, apalagi akan ada siklus el nino.
"Sehingga kebiasaan baik tidak boleh berhenti ketika ancaman mereda. Kesiapsiagaan harus menjadi budaya kerja permanen dan bukan respons sesaat ketika terjadi bencana," tutur Raja.
