Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melaporkan 134 ASN Ditjen Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan ke Kementerian Keuangan.
Rencananya data twrsebut bakal diserahkan KPK pada Jumat, 10 Maret 2023.
"Tadi dengan Pak Sekjen (Sekjen KPK Cahya H. Harefa) sudah bisik-bisik. Mungkin besok," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Kamis (9/3/2023).
KPK masih mendalami 280 perusahaan yang dimiliki 134 pegawai pajak. Sejauh ini, KPK baru menemukan dua perusahaan yang bergerak di jasa konsultan pajak.
"Yang kita cari itu yang konsultan pajak karena itu yang berkaitan. Mungkin sudah ada dua," ujarnya.
Pahala memastika, dua perusahaan konsultan pajak itu bukan dimiliki Rafael Alun Trisambodo. Namun, ia tidak merinci nama perusahaan yang telah ditemukan KPK.
"Namanya lupa," ujarnya.
Sebelumnya, Pahala Nainggolan mengungkapkan ada 134 pegawai pajak yang terdeteksi memiliki saham di 280 perusahaan. Menurut Pahala, biasanya perusahaan yang dimiliki pejabat tidak dilaporkan dalam LHKPN secara rinci, hanya nilai sahamnya saja.
KPK akan mencari apakah ada konsultan pajak yang tercatat di antara daftar 280 perusahaan tersebut. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan pejabat pajak.