BPD DOB Papua Sampaikan Keberatan Penetapan Hak Pilih Munas HIPMI
Empat BPD HIPMI dari DOB Tanah Papua menyampaikan keberatan atas penetapan hak voters menjelang Munas HIPMI karena dinilai mengurangi ruang partisipasi daerah baru.
BPD HIPMI Papua Selatan, Tengah, Pegunungan, dan Barat Daya menegaskan telah memenuhi kewajiban organisasi serta menuntut kesetaraan hak tanpa perlakuan khusus dalam forum nasional.
Para pengurus berharap persoalan ini diselesaikan secara adil dan transparan menjelang Munas XVIII HIPMI pada 10 Juni 2026 yang akan memilih ketua umum baru.
Jakarta, IDN Times - Empat Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI dari wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Papua menyampaikan keberatan atas penetapan hak voters menjelang Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI. Mereka menilai keputusan tersebut berpotensi mengurangi ruang partisipasi daerah baru dalam forum nasional, meski seluruh kewajiban organisasi yang dipersyaratkan telah dijalankan.
Sebagai daerah yang baru terbentuk pasca pemekaran, BPD HIPMI Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya mengakui menghadapi tantangan yang berbeda dibanding daerah lain. Namun dalam waktu yang relatif singkat sejak pelantikan, mereka menyatakan telah melaksanakan berbagai agenda wajib organisasi, memenuhi target keanggotaan, serta berpartisipasi dalam kegiatan nasional yang diselenggarakan BPP HIPMI.
Ketua BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang menegaskan, keberatan yang disampaikan bukanlah upaya mencari perlakuan khusus bagi daerah otonomi baru, melainkan memperjuangkan prinsip kesetaraan hak dalam organisasi.
“Papua hadir bukan untuk meminta perlakuan khusus. Kami hadir sebagai bagian sah dari organisasi dan berharap diperlakukan setara. Yang kami perjuangkan adalah hak yang sama berdasarkan aturan yang sama,” ujar Nickson dalam keterangannya, (9/6/2026).
1. BPD HIPMI DOB berupaya penuhi seluruh kewajiban organisasi yang dipersyaratkan
Menurut Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya, Rob Rafael Kardinal, BPD HIPMI DOB telah berupaya memenuhi seluruh kewajiban organisasi yang dipersyaratkan meski memiliki waktu yang relatif singkat sejak terbentuk.
“Kami memahami posisi kami sebagai daerah baru. Karena itu kami bekerja keras untuk memenuhi seluruh kewajiban organisasi, mulai dari agenda kelembagaan, keanggotaan, hingga partisipasi dalam kegiatan nasional. Komitmen itu seharusnya juga mendapat pengakuan yang setara,” kata Rob.
Ketua BPD HIPMI Papua Pegunungan, Anthonius Wetipo menambahkan, semangat pembentukan daerah otonomi baru sejatinya adalah memperluas partisipasi dan memperkuat keterwakilan dalam berbagai forum pengambilan keputusan.
“Daerah baru dibentuk agar partisipasi semakin luas, bukan justru menyempit. Karena itu, penetapan hak representasi harus mempertimbangkan fakta objektif dan tidak membedakan antara daerah lama maupun daerah hasil pemekaran,” ujar Anthonius.
2. Diharapkan bisa diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang adil dan transparan
Terakhir Ketua BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire menyebut, BPD HIPMI DOB Tanah Papua berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang adil dan transparan. Menurut Rob, kesetaraan perlakuan terhadap seluruh daerah akan menjadi fondasi penting bagi masa depan organisasi.
“Ketika seluruh daerah diperlakukan secara setara, maka soliditas organisasi akan semakin kuat. Kami ingin setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan ikut menentukan arah HIPMI ke depan,” ujar Yoti Gire.
3. Empat sosok Caketum BP HIPMI
Untuk diketahui, terdapat empat calon Ketua Umum (Caketum) Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, yakni Reynaldo Bryan sebagai nomor urut 1, Ade Jona nomor 2, Afi Kalla nomor 3, dan Anthony Leong nomor 4.
Adapun, Musyawarah Nasional (Munas) XVIII dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni 2026, untuk menentukan ketua umum terpilih.
