BPKH Ingin Bangun Kedaulatan Ekonomi Haji
- Indonesia ingin memiliki peran penting dalam ekosistem haji dan umrah
- BPKH fokus membangun kemandirian ekonomi haji, bukan sekadar menjadi fasilitator
- BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji sebagai bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi haji
Jakarta, IDN TimesĀ - Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Setiap tahunnya, lebih dari 200 ribu jemaah haji Indonesia diberangkatkan ke Tanah Suci, ditambah dengan jemaah umrah yang estimasinya mencapai lebih dari 1,5 juta orang.
Di balik kesakralan ibadah tersebut, terdapat potensi ekosistem ekonomi global yang memiliki nilai sangat besar. Sektor ini mencakup penginapan, konsumsi, transportasi, logistik, hingga beragam layanan pendukung lainnya.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui anak usahanya, BPKH Limited, menjadi instrumen investasi di dalam ekosistem haji dan umrah. Lembaga ini dibentuk bukan untuk sekadar menjadi perantara layanan, tapi untuk membangun pijakan Indonesia dalam struktur ekonomi haji.
Anggota Badan Pelaksana (BP) BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, menjelaskan orientasi lembaganya sejak awal adalah melakukan investasi langsung.
"Orientasi awal pembentukan BPKH Limited atas dukungan kementerian lainnya yaitu Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan yang berdiri tahun 2023 adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah," ujar Arief dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).
1. Indonesia jangan hanya menjadi konsumen
Arief menambahkan, langkah ini diambil agar Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen, tetapi memiliki peran penting dalam rantai ekonomi tersebut.
"Tujuannya agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman (baca: procurement), tetapi memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi tersebut (investasi), jadi ini merupakan tahapan pertama untuk secara gradual pergeseran dari procurement ke investasi," kata dia.
Penguatan regulasi pada Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji masih dibutuhkan agar model investasi ekosistem dapat berjalan lebih komprehensif. Revisi aturan tersebut kini sedang dalam proses demi tata kelola jangka panjang yang lebih baik.
2. BPKH fokus bangun kemandirian ekonomi
Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan lembaganya kini fokus membangun kemandirian ekonomi, bukan sekadar menjadi fasilitator.
"Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara," ucap Fadlul.
Kedaulatan ekonomi haji bukan berarti mengomersialisasi ibadah. Tata kelola ekonomi harus dilakukan secara profesional dan efisien demi keberpihakan kepada jemaah.
Apabila nilai ekonomi yang besar tersebut sepenuhnya dinikmati pihak luar sementara Indonesia hanya menjadi pembayar, maka koreksi struktural perlu dilakukan.
Salah satu contoh adalah optimalisasi area komersial di hotel yang digunakan jemaah Indonesia. Melalui pendekatan investasi strategis, nilai manfaat dari fasilitas tersebut bisa dikembalikan untuk memperkuat dana haji dan memberikan dampak positif bagi jemaah.
Selain itu, warisan yang paling dirasakan jemaah adalah inisiatif penyediaan konsumsi pada fase pra dan pasca-Armuzna. Sebelumnya, jemaah Indonesia tidak mendapatkan layanan makan penuh tiga kali sehari pada periode tersebut.
Pada 2025 lalu, upaya perbaikan tetap dilakukan meski di tengah regulasi Arab Saudi yang ketat, termasuk pembatasan akses tenaga kerja ke Mekkah.
"Pada fase pra dan pasca Armuzna sebelumnya jamaah tidak mendapatkan layanan makan tiga kali sehari secara penuh. Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang. Banyak dapur tidak dapat beroperasi optimal, mobilisasi logistik terbatas, tetapi kebutuhan jamaah harus tetap diprioritaskan," kata dia.
3. BPKH juga kolaborasi untuk membangun Kampung Haji
Dalam lingkup yang lebih luas, pemerintah melalui Danantara juga tengah menggagas Kampung Haji sebagai bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi haji. Kawasan ini dirancang sebagai ekosistem terpadu untuk memperkuat kehadiran Indonesia di Tanah Suci.
"BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global," imbuh Fadlul.
