Nagara Institute: 99 dari 575 Anggota DPR Terpapar Dinasti Politik
Nagara Institute (IDN Times/Daffa Maududy Fitranaarda)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Politik oligarki disinyalir merusak demokrasi di Indonesia. Berdasarkan riset The Economist Intelligence Unit, skor indeks demokrasi Indonesia pada 2019 adalah 6,48 (skala 1-10). Walaupun ada kenaikan 0,09 dibandingkan tahun sebelumnya, skor tersebut masih jauh jika dibandingkan 2015, yaitu 7,03.
"Ada dua cara oligarki menguasai situasi, yang pertama adalah oligarki absolut dan oligarki akomodatif," ucap Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).
Akbar meluncurkan Nagara Institute, yang bertujuan untuk membenahi demokrasi di Indonesia. Khusus soal oligarki, lembaga ini menemukan 17,22 persen hasil pemilihan anggota DPR-RI (2019-2024) terpapar dinasti politik. Atau setidaknya 99 dari 575 anggota legislatif terpilih, memiliki hubungan dengan pejabat publik.
1. Partai Nasdem berada di peringkat teratas dengan anggota DPR terpapar dinasti politik terbanyak
Nagara Institute meluncurkan rilis paparan hasil survei dinasti politik. (IDN Times/Daffa Maududy Fitranaarda)Dalam persentase anggota DPR yang terpapar dinasti politik, Partai Nasdem menempati peringkat teratas, dengan 59 jumlah kursi. Nasdem meloloskan 20 orang atau sekitar 33,90 persen anggota legislatif yang terpapar dinasti politik.
Disusul Partai Golkar dengan jumlah anggota DPR yang terpapar dinasti politik 18 orang, PDIP 17 orang, Gerindra 13 orang, Demokrat 10 orang, PAN delapan orang, PPP enam orang, PKS empat orang, dan PKB tiga orang.
Baca Juga: Sangkal Politik Dinasti, Maruarar Sirait Sebut Jokowi Punya Reputasi
2. Sulawesi Barat memiliki persentase anggota legislatif terpapar dinasti politik terbesar
Direktur Negara Institute Akbar Faizal (IDN Times/Daffa Maududy Fitranaarda)Editor’s picks
Sulawesi Barat memiliki empat kursi legislatif yang diperebutkan, dan tiga di antaranya atau 75 persen anggota legislatif terpilih terpapar dinasti politik. Selanjutnya, disusul Sulawesi Utara dengan 66,70 persen atau empat kursi dari total enam kursi.
Sulawesi Selatan berada di peringkat keempat, dengan persentase anggota legislatif terpapar dinasti politik sebesar 45,80 persen, atau 11 dari 24 kursi legislatif yang tersedia.
Selanjutnya, Sumatera Selatan 11 dari 17 kursi yang tersedia atau sekitar 64,70 persen anggota legislatif terpilih terpapar dinasti politik. Hal ini yang membuat Sumsel menempati urutan ketiga.
Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara menduduki peringkat kelima, dengan persentase 33,33 persen anggota legislatif yang terpapar dinasti politik.
3. Dinasti politik juga merambah ke kepala daerah
Peluncuran Nagara Institute (IDN Times/Daffa Maududy Fitranaarda)Tak hanya anggota legislatif, dinasti politik juga terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Nagara Institute menelaah pilkada serentak yang sudah dilaksanakan pada 2015, 2017, 2018, dan menemukan 80 dari 541 wilayah terpapar dinasti politik.
Dalam hal ini, Jawa Timur memiliki wilayah terbanyak yang terpapar dinasti politik, yaitu sekitar 14 wilayah. Disusul dengan Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dengan enam wilayah.
Sementara, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Banten memiliki lima wilayah yang terikat oligarki. Terakhir, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Lampung yang masing-masing memiliki wilayah terpapar dinasti politik empat daerah.
Baca Juga: Prabowo ke Golkar: Mari Bersaing Agar Tidak Jadi Oligarki
Topik:
Berita Terkini Lainnya
