Demokrat: Pemotongan Gaji Menteri-DPR Jadi Opsi Selamatkan Fiskal

- Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut pemotongan gaji menteri dan anggota DPR bisa jadi opsi pengetatan fiskal demi menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas pertumbuhan ekonomi.
- Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk menentukan skenario terbaik menghadapi dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian nasional.
- Presiden Prabowo menyoroti langkah efisiensi Pakistan seperti pemotongan gaji pejabat dan pembatasan penggunaan fasilitas pemerintah, lalu meminta para Menko mengkaji penerapan kebijakan serupa di Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron menyatakan pemerintah harus siap dengan berbagai pilihan kebijakan di tengah pengetatan fiskal termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai tidak kecuali gaji menteri dan anggota DPR.
Menurutnya, pengetatan anggaran dalam rangka penyelamatan APBN harus berorientasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertankan tingkat pertumbuhan ideal.
"Dalam situasi tertentu kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai tidak kecuali gaji menteri dan anggota DPR," kata Herman kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
1. Demokrat ikuti skenario terbaik pemerintah sikapi konflik Timur Tengah

Demokrat, kata dia, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melahirkan sekenario terbaik, dalam rangka mengantisipasi dampak terhadap perekonomian nasional akibat konflik di Timur Tengah.
Anggota Komisi VI DPR RI itu menilai, banyak pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah menyikapi situasi darurat ini.
"Kami serahkan kepada presiden untuk melahirkan sekenario terbaik dalam mengantisipasi dampak akibat konflik di timur tengah. Tentu banyak pilihan opsi, dan silahkan presiden pilih yang tepat," kata dia.
2. Prabowo singgung Pakistan potong gaji anggota kabinet dan parlemen

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung langkah yang ditempuh pemerintah Pakistan dalam mengantisipasi perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS). Salah satunya, upaya pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen di negaranya.
Prabowo mengatakan ikhtiar ini dilakukan dalam rangka membantu kelompok paling rentan dalam menyikapi situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, ada semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah, mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian dan mereka mewajibkan 60 persen kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan setiap saat," tuturnya.
3. Prabowo minta menko kaji langkah efisiensi

Prabowo juga menyinggung langkah pemerintah Pakistan yang juga menghentikan semua belanja AC, kendaraan, pembelian mebel dalam kurun waktu yang tidak ditentukan.
Sekolah di Pakistan pun kata dia, dilakukan secara daring. Sebagai perbandingan, Prabowo menyinggung APBN juga bisa digunakan secara efisien.
"Ini saya minta dibicarakan nanti ya, mungkin oleh Menko-Menko nanti, berapa hari ini kita lihat, kita pikirkan, dulu kita atasi COVID berhasil kita dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," ujar dia.


















