DPR Nilai Kehadiran Presiden di May Day Monas Bukti Negara Siap Diuji
- Kehadiran Presiden Prabowo di peringatan May Day di Monas dinilai sebagai simbol penting perubahan relasi antara negara dan buruh yang selama ini terasa berjarak.
- Azis Subekti menegaskan bahwa simbol kehadiran presiden harus dibarengi kebijakan konkret yang berpihak pada buruh, bukan sekadar gestur politik tanpa tindak lanjut nyata.
- Momentum May Day disebut sebagai ujian kepemimpinan pemerintah untuk membuktikan komitmen memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan dan menghadirkan keadilan bagi pekerja secara berkelanjutan.
Jakarta, IDN Times – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monumen Nasional (Monas) dinilai sebagai sinyal penting relasi negara dan buruh. Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyebut momentum ini bukan sekadar simbol, melainkan penanda bahwa negara siap diuji oleh tuntutan pekerja.
Menurut Azis, peringatan May Day seharusnya menjadi ruang bagi suara buruh yang selama ini terpinggirkan untuk mendapatkan perhatian nyata dari negara.
1. Kehadiran presiden jadi momentum penting
Azis menyoroti keputusan memusatkan peringatan May Day di Monas sebagai langkah simbolik sekaligus politis, terlebih dengan rencana kehadiran presiden di tengah massa buruh.
“Namun tahun ini ada satu perubahan nada yang patut dicatat. Percakapan antara Prabowo Subianto dan Said Iqbal menjelang May Day melahirkan keputusan simbolik sekaligus politis: peringatan dipusatkan di Monumen Nasional, dengan rencana kehadiran presiden di tengah massa buruh," kata dia dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).
Ia menilai langkah tersebut setidaknya mengubah relasi antara negara dan pekerja yang selama ini terasa berjarak.
“Langkah ini tidak menyelesaikan persoalan, tetapi menggeser jarak. Monas, yang selama ini menjadi representasi kekuasaan, untuk sesaat menjadi ruang pertemuan. Dan kehadiran kepala negara di sana—di hari yang sarat tuntutan—membawa satu pesan yang tidak bisa diabaikan: negara memilih untuk terlihat, dan karenanya siap untuk diuji," ucapnya.
2. Simbol harus diikuti kerja nyata
Meski begitu, Azis mengingatkan, kehadiran presiden tidak cukup jika tidak diikuti dengan kebijakan konkret yang berpihak pada buruh.
“Tetapi sejarah kebijakan publik selalu mengingatkan: kehadiran yang paling penting bukan yang tampak, melainkan yang bekerja,” tuturnya.
Ia menegaskan, selama ini persoalan ketenagakerjaan masih berada dalam tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan pekerja.
“Selama satu dekade terakhir, isu ketenagakerjaan bergerak dalam tarik-menarik yang tidak sederhana. Negara berupaya menjaga daya saing ekonomi dan menarik investasi, sementara buruh menghadapi realitas yang lebih dekat: upah yang belum memadai, status kerja yang rapuh, dan perlindungan yang belum konsisten,” ujar Azis.
“Ketegangan ini bukan anomali—ia adalah konsekuensi dari model pembangunan yang sering menempatkan efisiensi di depan, dan keadilan di belakang,” lanjutnya.
3. Ujian kepemimpinan ada pada kebijakan
Azis menilai kehadiran presiden di May Day harus dimaknai sebagai awal dari komitmen yang lebih besar dalam memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan.
“May Day pada akhirnya adalah ujian yang sunyi. Ia tidak mengukur seberapa keras negara berbicara, tetapi seberapa jauh ia mendengar—dan lebih dari itu, bertindak," jelasnya.
Ia juga menekankan, sejarah akan menilai langkah pemerintah bukan dari momen seremonial, melainkan dari tindak lanjutnya.
“Namun sejarah akan menilai bukan dari momen tersebut, melainkan dari apa yang mengikutinya: apakah ia menjadi pintu bagi reformasi kebijakan, atau berhenti sebagai gestur politik yang cepat dilupakan,” ungkapnya.
Dengan demikian, Azis menegaskan, kehadiran Presiden Prabowo di tengah buruh harus menjadi titik awal perubahan nyata. Negara, kata dia, tidak cukup hanya hadir secara simbolik, tetapi harus mampu menghadirkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan bagi pekerja.
