“Itu nanti ada tim, tim asesor. Tim asesor itu yang nanti akan memilih dia ini adalah aktivis atau dia bukan aktivis,” kata Pigai.
Imparsial: Pembela HAM Bukan Profesi yang Dapat Disertifikasi Negara
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- Imparsial menolak wacana sertifikasi pembela HAM oleh Menteri HAM Natalius Pigai karena dianggap berbahaya dan berpotensi melemahkan gerakan HAM di Indonesia.
- Pelibatan aparat penegak hukum dalam menentukan status pembela HAM dinilai menciptakan konflik kepentingan serta membuka peluang pembatasan terhadap masyarakat sipil yang kritis.
- Imparsial mendesak pemerintah menghentikan rencana sertifikasi dan menegaskan kebijakan terkait pembela HAM harus disusun partisipatif sesuai standar HAM internasional.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Jakarta, IDN Times - Imparsial mengkritisi wacana yang diungkap oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengenai tim asesor khusus untuk memverifikasi status individu yang mengklaim sebagai aktivis. Menurut Imparsial, aktivis atau pembela HAM bukan status administratif atau profesi yang dapat disertifikasi oleh negara.
Apalagi dalam wacana penentuan status aktivis atau bukan, Kementerian HAM akan melibatkan aparat penegak hukum. Padahal, selama ini aparat penegak hukum merupakan pihak yang kerap dilaporkan sebagai pelaku dugaan pelanggaran HAM oleh pembela HAM kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Kami memandang rencana tersebut sebagai langkah yang tidak hanya keliru dan berbahaya, tetapi juga upaya sistematis untuk melemahkan gerakan HAM di Indonesia," ujar Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, di dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (1/5/2026).
Ia menggarisbawahi penentuan mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai pembela HAM, sesungguhnya tak boleh dilakukan oleh pemerintah. Relasi antara negara dan pembela HAM secara inheren berada di dalam posisi yang berseberangan.
"Di mana pembela HAM berfungsi sebagai pengawas dan pengkritik terhadap kebijakan pemerintah yang melanggar HAM. Campur tangan negara dalam menentukan status pembela HAM malah membuka ruang pemberangusan pembela HAM dan upaya perlindungan HAM itu sendiri," katanya.
1. Pelibatan aparat dalam penentuan pembela HAM ciptakan konflik kepentingan
Lebih lanjut, Imparsial juga mengkritik pelibatan aparat penegak hukum untuk menentukan siapa pembela HAM. Sebab, hal tersebut berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang akut. Apalagi pihak yang sering dilaporkan melanggar HAM adalah aparat penegak hukum.
"Di sini pihak yang dilaporkan justru memiliki kewenangan untuk menilai dan membatasi pihak pelapor,: kata Ardi.
Imparsial pun menilai wacana penentuan aktivis dan pembela HAM tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan yang lebih luas, yaitu upaya delegitimasi terhadap pembela HAM. Caranya dengan menempatkan negara sebagai pihak yang menentukan siapa yang dianggap sah sebagai pembela HAM.
"Maka, secara implisit negara juga memiliki ruang untuk menstigmatisasi dan mendiskualifikasi individu atau kelompok yang kritis sebagai bukan pembela HAM," tutur dia.
Hal itu dalam realita di lapangan berpotensi digunakan untuk melemahkan kredibilitas, membungkam kritik, dan membatasi ruang gerak masyarakat sipil.
2. Imparsial nilai pemerintah berupaya mengontrol kerja pembela HAM
Imparsial menilai bila wacana tersebut ditindaklanjuti maka hal tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis yang tidak hanya mengintervensi, tetapi juga mengontrol dan mengkooptasi kerja-kerja pembela HAM.
"Dalam jangka panjang kondisi ini berpotensi menciptakan pembela HAM versi negara (state-sanctioned human rights defender) yang tunduk pada kepentingan kekuasaan, sekaligus meminggirkan pembela HAM independen yang kritis," kata Ardi.
Dengan begitu, alih-alih negara berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, termasuk menjamin kebebasan berekspresi, berserikat dan perlindungan dari intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi, pemerintah justru mengatur, membatasi atau mendefinisikan secara sepihak siapa yang berhak menjadi pembela HAM.
3. Imparsial desak Menteri HAM hentikan wacana sertifikasi pembela HAM
Lantaran hal itu, maka Imparsial mendesak pemerintah, khususnya Menteri HAM Natalius Pigai agar segera mengentikan wacana sertifikasi pembela dan aktivis HAM. "Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembela HAM harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan komunitas pembela HAM dan berpedoman pada standar HAM internasional," kata Ardi.
Sebelumnya, dalam wawancara pada Rabu (29/4/2026), Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan pembentukan tim asesor khusus untuk memverifikasi status individu yang mengklaim sebagai aktivis. Langkah itu disebut diambil guna memastikan perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar menjalankan fungsi pembela HAM secara murni.
Pigai menjelaskan, mekanisme penetapan status aktivis ini dirancang untuk menyaring klaim sekaligus mencegah penyalahgunaan status aktivis dalam proses hukum. Menurutnya, penilaian akan dilakukan berdasarkan kriteria ketat yang menitikberatkan pada konteks tindakan seseorang saat peristiwa terjadi.
Setelah pernyataannya membuat gaduh, Pigai mengklarifikasi. Ia menilai ada kekeliruan persepsi di benak masyarakat terkait wacana itu.
"Judul yang beredar itu keliru dan bisa menimbulkan persepsi yang salah. Saya justru sedang memastikan pelindungan maksimal untuk pembela HAM supaya mereka tidak bisa dipidana,” ujar Pigai pada Kamis (30/4/2026).
Ia menambahkan, perlindungan hanya diberikan kepada pihak yang membela kepentingan publik, khususnya kelompok rentan, tanpa kepentingan pribadi atau komersial.
