Dikritik Amnesty, Pigai: Jadi Amnesty Asia Tenggara Aja Dia Gak Bisa

Pigai menilai, kinerja pemerintah dalam bidang HAM tak lepas dari capaian Indonesia di tingkat internasional. Dia menyoroti peran Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia juga mengklaim pemerintah telah jalankan pendidikan HAM serta penyelenggaraan Musrenbang HAM menjadi pembeda karena forum serupa disebutnya belum ada di negara lain.

“Kementerian HAM sukses jadi Presiden Dewan HAM PBB, orang nomor dua setelah sekjen PBB. Kemudian pendidikan HAM yang diberikan kita nomor satu dunia. Kemudian musrembang ini adalah salah satu musrembang, satu-satunya di seluruh dunia di bidang hak asasi manusia,” ujarnya.

Pigai juga membandingkan capaian pemerintah dengan posisi Amnesty di tingkat internasional. Dia mempertanyakan kemampuan organisasi tersebut menduduki posisi kepemimpinan, termasuk di kawasan Asia Tenggara.

“Apakah kalau dia, untuk jadi Amnesty Asia Tenggara aja dia gak bisa. Apalagi dia jadi Presiden Amnesty dunia. Asia Tenggara aja gak bisa,” katanya.

Adapun penilaian Amnesty International Indonesia terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya berkaitan dengan capaian kelembagaan. Dalam evaluasi yang dipublikasikan pada 19 Oktober 2026, Amnesty menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menghambat pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Isu yang disoroti meliputi mandeknya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, memburuknya perlindungan ruang sipil, meningkatnya pelibatan aparat keamanan dalam urusan sipil, serta kebijakan yang dinilai berdampak negatif terhadap hak masyarakat.

Amnesty menyatakan, evaluasi tersebut didasarkan pada pemantauan selama periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026. Temuannya juga disebut telah diverifikasi melalui sejumlah lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil.

Sementara Pigai menilai, pemerintahan Prabowo lebih egaliter dalam menyikapi kebebasan berpendapat dibandingkan era Presiden ke-2 RI, Soeharto. Dia mengklaim, masyarakat saat ini tidak mengalami pembungkaman oleh pemerintah ketika menyampaikan pendapat.

“Jadi, apakah kalian mau pemimpin yang diam tapi dia eksekusi, memenjarakan banyak orang atau melakukan busting, pembungkaman seperti zaman Soeharto dulu diam, tidak merespons publik. Sekarang masih mending, sekarang ini egalitarianisme. Egaliter, kalau dunia yang dipimpin pemimpin negara yang egaliter, itu adalah bisa, bisa meladeni pendapat rakyat," kata Pigai

Pigai menyebut, Indonesia ada di kondisi surplus demokrasi dan pemerintahan yang egaliter memungkinkan pemimpin berkomunikasi langsung dengan masyarakat, serta merespons tuntutan dan kritik publik.

“Kalau negara yang demokrasi, negara egalitarianisme, pemimpin egaliter itu melakukan komunikasi dan dialog langsung antara pemimpinnya dengan rakyat. Merespons balik pendapat, tuntutan publik, tuntutan, kritikan, dukungan dari publik direspons langsung oleh Presiden,” ujarnya.

Pigai juga menyinggung respons Prabowo terhadap kekerasan yang dialami aktivis Andrie Yunus. Menurut dia, sikap Presiden yang mengecam tindakan tersebut menjadi bukti adanya perlindungan negara terhadap masyarakat.

Dia membandingkan respons itu dengan penanganan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Pigai mempertanyakan apakah Presiden pada masa lalu pernah menyampaikan kecaman secara terbuka seperti yang dia sebut dilakukan Prabowo.

“Mana ada dalam sejarah Republik Indonesia, termasuk Munir, pada saat Munir dibunuh, mana ada seorang presiden menyampaikan pendapat dan mengecam tindakan? Baru Presiden Prabowo yang bisa memastikan adanya perlindungan negara, proteksi terhadap rakyatnya,” tutur dia.

Pigai mengatakan, kritik terhadap dirinya pun di media tidak berujung pada pemidanaan oleh pemerintah.

“Apakah pemerintah, misalnya saya, saya dikritik publik oleh media, lalu saya penjarakan? Enggak ada,” kata dia.