DPR Desak Pemerintah Moratorium Penambahan Dapur MBG Baru
- Charles menegaskan dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sampai memenuhi standar yang ditetapkan. Program MBG harus fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas.
- Charles mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus mengejar kuantitas jumlah dapur MBG, tetapi lebih mengutamakan kualitas pelayanan dan keamanan pangan.
- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta penegak hukum ikut menginvestigasi kasus keracunan massal siswa di sejumlah daerah imbas Makan
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemerintah menghentikan penambahan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), sampai persoalan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dapat diselesaikan secara tuntas.
Hal ini menyikapi 8.500 dapur MBG yang telah beroperasi, hanya 34 dapur yang memiliki SLHS. Menurutnya, hal ini menujukkan standar keamanan MBG masih perlu diperbaiki.
SLHS merupakan sertifikat resmi dari dinas kesehatan yang menyatakan bahwa sebuah dapur atau tempat pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Tanpa SLHS, kualitas makanan yang disajikan tidak memiliki jaminan keamanan, sehingga sangat berisiko menimbulkan penyakit maupun keracunan.
"Hentikan sementara penambahan dapur baru MBG hingga persoalan SLHS ini benar-benar dituntaskan," kata Charles, Kamis (25/9/2026).
1. MBG harus mengutamakan kualitas
Charles menegatakan, sebaiknya dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sementara demi menjaga kualitas dari MBG.
"Dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sampai memenuhi standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan wajib memfasilitasi percepatan penerbitan SLHS," tuturnya.
Charles pun mengingatkan, program MBG harus mengutamakan kualitas. Sehingga kasus keracunan makanan seperti di sejumlah daerah tidak kembali terulang.
"Fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Pemerintah jangan hanya mengejar setoran jumlah dapur, tetapi mengabaikan kualitas pelayanan dan keamanan pangan," kata Legislator Fraksi PDIP itu.
2. Pemerintah jangan hanya fokus kuantitas SPPG
Lebih lanjut, Charles mendorong pemerintah tidak hanya fokus mengejar kuantitas jumlah dapur MBG, tetapi lebih mengutamakan kualitas pelayanan dan keamanan pangan. Sebab, MBG adalah program strategis yang memiliki tujuan baik.
"Program Makan Bergizi Gratis adalah program strategis yang baik, namun jika pelaksanaannya tidak memenuhi standar, bisa menimbulkan masalah kesehatan baru,” ungkapnya.
Pemerintah harus memperbaiki kualitas pengawasan, memastikan seluruh dapur MBG memiliki SLHS. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas.
“Kami mendesak pemerintah memperbaiki kualitas pengawasan, memastikan seluruh dapur MBG memiliki SLHS, dan mengedepankan keselamatan anak-anak bangsa di atas kepentingan pencapaian target angka," tutur Charles.
3. Dasco minta penegak hukum ikut investigasi keracunan massal MBG
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta penegak hukum ikut menginvestigasi kasus keracunan massal siswa di sejumlah daerah imbas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keterlibatan penegak hukum dianggap perlu untuk memastikan apakah kasus keracunan massal ini disebabkan kelalaian dalam proses penyajian makanan, atau justru ada dugaan kesengajaan.
“Kita juga meminta kepada APH untuk ikut melakukan investigasi lapangan, untuk membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang ada hal-hal yang mungkin ya sengaja begitu kan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Dasco prihatin dengan maraknya keracunan MBG di sejumlah daerah di Indonesia. Badan Gizi Nasional (BGN) harus serius menyikapi kasus keracunan massal MBG. Namun, ia mengimbau semua pihak untuk memberikan kesempatan bagi BGN mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan MBG.
“Kita prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG, yang saat ini terjadi di beberapa tempat. Nah, tentunya kita meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius,” kata Dasco.
