DPR Mau Bentuk Pansus, Ungkap Dugaan Mark Up Impor Beras Rp2,7 T
- Komisi IV DPR RI akan membentuk Pansus untuk mengungkap skandal mark up impor beras senilai Rp2,7 triliun. Anggota Komisi IV DPR dari berbagai fraksi mendukung pembentukan Pansus untuk mengetahui kebenaran kasus ini. Pembentukan pansus diharapkan dapat mengungkap kebenaran atas isu mark up impor beras yang diduga melibatkan Kepala Bapanas dan Dirut Bulog.
Jakarta, IDN Times - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana membentuk panitia khusus (Pansus), untuk mengungkap skandal mark up impor beras 2,2 juta ton senilai Rp2,7 triliun. Pansus juga akan mendalami kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Suhardi Duka, mengatakan pembentukan pansus mark up beras ini penting dilakukan untuk mengungkap kebenaran atas isu ini. Ia berharap pansus dapat dibentuk dalam waktu dekat.
"Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Suhardi, di Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Suhardi menduga murahnya harga beras impor ini merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.
“Beras impor itu murah karena stok negara-negara produksi yang ada di gudang mereka, sehingga rasanya kurang enak karena beras stok enam bulan ke atas,” kata dia.
1. Pansus diperlukan untuk mendalami kebenaran kasus
Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin turut mendukung dibentuknya Pansus skandal mark up impor beras Bulog. Andi berharap pansus segera dibentuk.
“Sangat mendukung usulan (Pansus skandal mark up impor beras) tersebut,” ujar dia.
Pembentukan pansus ini, kata dia, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras yang diduga menyeret Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
Menurut Andi, jika mark up impor beras tersebut benar adanya, tentu akan melukai hati petani dan rakyat Indonesia.
“Karena apabila benar sangat melukai hati petani dan rakyat Indonesia,” ujar dia.
2. Fraksi PKB akan mendorong pembentukan pansus
Sementara, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, mendorong pembentukan pansus ini untuk mengungkap skandal mark up impor beras 2,2 juta ton senilai Rp2,7 triliun, dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
Daniel menegaskan, akan mendorong pembentukan pansus ini untuk mengungkap kebenaran kasus ini.
“Iya nanti kita usulkan dan dorong," ujarnya.
3. Arief Prasetyo dan Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK
Adapun, kasus ini bermula saat Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun ke KPK.
Keduanya juga dilaporkan karena ada kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mendesak KPK segera memeriksa Arief Prasetyo Adi dan Bayu Krisnamurthi. Sebab, keduanya merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini.
"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan, dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari.
