DPRD Bakal Panggil Dirut RSUD Kota Bekasi Terkait Utang Rp70 M

Wildan menjelaskan, pemanggilan itu untuk memperjelas langkah RSUD Kota Bekasi dalam menyelesaikan utang senilai Rp70 miliar, dan memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan.

“DPRD mengawal memastikan persoalan utang ini jangan sampai menjadi gangguan, atas aktivitas pelayanan yang ada di RSUD, mengingat RSUD kita hospitality-nya sangat tinggi dan jumlah kunjungannya luar biasa,” ujarnya.

Wildan menyebut permasalahan utang yang dialami RSUD Kota Bekasi merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyebutkan RSUD Kota Bekasi memiliki utang mencapai Rp70 miliar. Dia juga menyampaikan saat ini utang tersebut tengah ditangani manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Bekasi.

“Jadi ini harusnya dalam konstelasi relaksasi bahwa hari ini RSUD ada terkait dengan jumlah tanggungan yang harus ditanggung oleh BLUD, bahwa pada kurang lebih sekira Rp70 miliar, yang memang harus kami selesaikan terkait dengan proses operasional RSUD yang ada,” kata Tri, dikutip Jumat, 9 Januari 2026.

Tri menjelaskan kondisi tersebut mengharuskan RSUD Kota Bekasi melakukan langkah efisiensi, agar operasional rumah sakit tetap berjalan secara profesional. Dia juga telah meminta manajemen untuk membuat kebijakan dengan kemampuan dan kondisi keuangan yang ada saat ini.

“Oleh karena itu, saya sudah memerintahkan kepada manajemen untuk melakukan langkah-langkah disesuaikan dengan tentu kemampuan dan kondisi yang ada,” kata dia.

Salah satu langkah yang diambil, yakni mengurangi tunjangan ASN atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan RSUD Kota Bekasi. Meski begitu, Tri menyerahkan seluruh pelaksanaannya kepada pihak manajemen RSUD Kota Bekasi.

“Jadi saya kira bagaimana pengurangan itu hanya dilakukan terkait dengan jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang kemudian harus mereka keluarkan. Nanti kalau secara teknis, saya kira direktur RSUD, tapi kebijakannya adalah secara umum itu,” kata Tri.