DPRD DKI Usul Rp49 M buat Kunjungan Dapil, PDIP: Biar Dekat ke Rakyat

13 Nov 2021, 16:00 WIB

Sekjen Kemendagri Hudori bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Memperingati HUT ke-494 Kota Jakarta di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/6/2021). (Dok. Kemendagri)

Jakarta, IDN Times - DPRD DKI Jakarta mengusulkan anggaran sebesar Rp 49 miliar untuk kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) di luar reses. Usulan itu diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengaklaim kunjungan di luar masa reses dapat mendekatkan anggota DPRD dengan masyarakat.

“Yang pasti kegiatan dewan ke depan (tahun) 2022 mendekatkan dewan ke masyarakat. Banyak kegiatan, kita dorong, dekatkan anggota dewan ke masyarakatnya,” kata Gembong kepada wartawan, Jumat (12/11/2021).

1. Kunjungan dilakukan satu bulan sekali

(Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono) Instagram.com/@gembongwarsono

Gembong menuturkan kunjungan dapil ini akan dilakukan setiap bulan. Nantinya, kata dia, fokus kegiatan akan fokus pada penyampaian program dan pemetaan masalah di wilayah dapil.

“Sebulan sekali. Jadi biar ada kedekatan dengan wakil dan warganya dengan kegiatan terjun ke masyarakat. Misal ke daerah banjir, pemukiman kumuh,” terangnya.

Anggota DPRD sebenarnya dapat melakukan kegiatan kunjungan kerja ke dapil melalui program reses. Namun, Gembong menyebut, kunjungan dapil ini berbeda dengan reses.

“Beda. Kalau reses itu kan kita menyerap, kita lebih banyak mendengarkan apa yang menjadi persoalan masyarakat. Tetapi kalau kita kunjungan, itu bisa timbal balik, dalam arti kita membawa program pemerintah daerah yang bisa kita sosialisasikan di tengah masyarakat,” tutur dia.

2. Setiap anggota DPRD DKI bisa dapat Rp 460,8 juta setahun

Ilustrasi pemukiman padat (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD DKI, Augustinus, menjelaskan anggaran sebesar Rp 49 miliar itu akan dibagi 12 bulan kepada 106 anggota DPRD DKI Jakarta. Jika dibagi rata, setiap anggota DPRD DKI akan mengantongi uang kunjungan ke dapil sebesar Rp 38,4 juta per bulannya.

Sementara, apabila usulan ini dikabulkan dan diteken menjadi APBD DKI Jakarta 2022, setiap anggota DPRD DKI akan mendapatkan anggaran Rp 460,8 Juta dalam satu tahun anggaran.

“Jadi sebulan Rp4 miliar buat 106 anggota dewan kali 12 bulan, (jadi) Rp 49 miliar,” terangnya.

3. Digunakan buat beli snack, sewa bangku dan tenda

Ilustrasi kemiskinan kota (Pexels.com)

Agustinus menyampaikan, uang itu nantinya akan digunakan untuk pengadaan snack, sewa bangku dan juga tenda bagi masyarakat di daerah dapil anggota DPRD tersebut.

“Rinciannya untuk kunjungan ke daerah pemilihan itu ada masyarakat yang diundang diberi snack dan makan. Ada berupa buku sama pulpen, ada sewa bangku, tenda,” kata Agustinus.

Sistem pelaporan kegiatan anggaran ini akan sama seperti reses. Dia menyebut, kegiatan ini semacam pra-reses yang mana anggota DPRD DKI melakukan komunikasi dengan masyarakat di daerah dapilnya dengan tujuan menampung aspirasi warga.

“Jadi setiap mereka melakukan komunikasi dengan masyarakat, ada masalah di dapil masing-masing terus laporannya sesuai dengan komisi masing-masing,” tutur dia.