Risma Keluhkan Pendidikan Berbayar di Jawa Timur
IDN Times/Fitria Madia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Dalam jumpa pers yang diadakan di kediamannya pada Rabu (20/6), Risma menyampaikan keluh kesahnya kepada media. Ia menuturkan bahwa saat ini sangat susah membantu anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak. "Saya sangat prihatin. Padahal pemerintah ada itu ya salah satunya untuk pendidikan," ujarnya
1. Sekolah tidak bisa ditawar
smapljakarta.sch.idRisma mengatakan selama ini pihaknya terus berupaya untuk menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu dan berpotensi. Namun ia sangat menyayangkan keputusan sekolah yang tidak mau menurunkan biaya sekolah.
"Kemarin itu ada uang pangkalnya sampa 10 juta rupiah. Yawes itu gak bisa ditawar lagi," ujar Risma. Sekolah yang dimaksud Risma merupakan SMA/SMK Negeri di kota Surabaya. "Padahal sudah ditunjukkan kondisi ekonomi anaknya seperti apa. Tetap gak bisa ditawar."
2. Temuan remaja mabuk menjadi bukti
IDN Times/Fitria MadiaEditor’s picks
Risma juga bercerita keresahannya semakin menjadi ketika satpol PP beberapa saat lalu menemukan segerombolan remaja yang sedang mabuk-mabukan. "Waktu mereka sadar, lalu cerita. Sebenarnya saya itu pingin sekolah. Kan kasihan," tuturnya.
Ia tak dapat membayangkan bagaimana nanti masa depan anak-anak tersebut apabila tidak dapat bersekolah lagi. "Nanti besarnya itu bisa jadi jambret, copet, maling."
3. Pemkot Surabaya merasa keberatan
IDN Times/Fitria MadiaRisma menerangkan bahwa hingga saat ini Dinas Sosial sedang menyelesaikan permasalahan pendidikan ini. Namun ia mengaku bahwa apabila biaya pendidikan atau SPP semakin naik, maka pemerintah kota akan merasa semakin keberatan. "Ya kita akan bantu tapi ya uang kita kan terbatas," pungkasnya.
4. Menyesalkan keputusan pemerintah
ANTARA FOTO/AmpelsaRisma beranggapan bahwa pendidikan layak dan gratis merupakan implementasi dari sila ke-5 pancasila yang berbunyi "Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia". Ia juga menambahkan bahwa menurut Undang-undang pasal 34 ayat 1, rakyat fakir dan miskin merupakan tanggungan negara. "Jadi sekarang pemerintah ini berpihaknya kepada siapa?," tanyanya.
Berita Terkini Lainnya
