GEMPAR, Lawan Kebakaran Sedini Mungkin
- GEMPAR adalah instruksi resmi dari Pemprov DKI agar masyarakat memiliki APAR di rumah atau lingkungannya. Idealnya, tiap RT punya dua tabung APAR.
- Jakarta baru tersedia sekitar 7.376 tabung APAR dari target 61.358 tabung. Program GEMPAR akan digencarkan lewat kolaborasi dengan relawan setempat.
- Respons publik terhadap kebijakan ini cukup beragam. Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan terus menambah ketersediaan APAR secara bertahap.
Jakarta, IDN Times - Kebakaran masih jadi ancaman nyata di ibu kota. Tercatat, selama periode 1 Januari hingga 20 Juli 2025 terjadi sebanyak 951 peristiwa kebakaran di lima wilayah kota administrasi. Bahkan belum lama ini, kita baru saja menyaksikan salah satu pasar ikonis bagi generasi tahun 90-an, Pasar Taman Puring, terbakar.
Namun perlu kamu tahu, 141 kebakaran dari total angka di atas berhasil ditangani warga sendiri, berkat satu alat sederhana: APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Menurut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, warga Jakarta perlu punya alat ini, terutama di permukiman padat.
"Pada hari ini, saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh warga atas peran aktif dalam mencegah kebakaran. Untuk itu, kita perlu meningkatkan ketersediaan APAR di lingkungan padat penduduk," ujar Gubernur Pramono saat meninjau kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (9/5/2025).
Tak hanya Gubernur, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano menekankan pentingnya kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi kebakaran. Ia mengajak seluruh RT dan RW di Jakarta untuk mengoptimalkan penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta rutin memeriksa instalasi listrik, terutama di rumah kost dan tempat usaha.
"Sebagian besar kebakaran yang terjadi di Jakarta disebabkan korsleting listrik dan kelalaian kita sendiri. Misalnya, penggunaan stop kontak berlebihan untuk mengecas perangkat elektronik tanpa dicabut kembali. Ini bisa menyebabkan panas berlebih dan memicu api. Mari kita belajar dari kejadian ini dan bersama-sama mencegah kebakaran serupa terjadi lagi," tutur Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, saat meninjau langsung lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu (20/7).
Untuk menguatkan kebijakannya, Gubernur Pramono menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR). Kemudian, Pergub DKI Jakarta Nomor 42 tahun 2023 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran.
Lewat gerakan ini, warga diajak untuk tidak hanya siaga, tapi juga aktif mencegah kebakaran sedini mungkin. Berikut tiga hal penting yang perlu kamu tahu.
1. GEMPAR bukan sekadar singkatan, tapi gerakan massal
GEMPAR adalah instruksi resmi dari Pemprov DKI agar masyarakat, termasuk ASN, kader PKK, RT/RW, hingga karang taruna memiliki APAR di rumah atau lingkungannya. Gubernur Pramono menegaskan, alat ini bisa jadi penyelamat utama ketika kebakaran terjadi di wilayah padat.
"Saya telah menandatangani Ingub Nomor 5 Tahun 2025 tentang GEMPAR. Ini dilakukan karena kita tahu, di Jakarta ini banyak sekali daerah yang padat penduduk, sehingga ketika terjadi kebakaran, alat pemadam kebakaran yang besar kerap kesulitan masuk ke wilayah tersebut," ujarnya.
Ia menambahkan, 23 persen kebakaran sepanjang 2025 berhasil dipadamkan oleh warga sendiri. “Ini akan menjadi modal awal luar biasa di Jakarta, terutama di daerah padat penduduk seperti Tambora dan Taman Sari,” lanjutnya.
Berkenaan dengan itu, menurut Perda No. 8 Tahun 2008, pencegahan ataupun penanggulangan kebakaran merupakan partisipasi bersama-sama antara masyarakat dan petugas Dinas Pemadam Kebakaran di wilayahnya. Dalam hal ini, masyarakat harus berperan aktif dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran dini di lingkungannya.
2. Perlu sekitar 61.000 APAR di tiap RT
Tahukah kamu, Jakarta punya lebih dari 30.000 RT? Idealnya, tiap RT punya dua tabung APAR, berarti diperlukan 61.358 tabung. Namun sampai pertengahan 2025, baru tersedia sekitar 7.376 tabung atau 12 persen dari target.
Untuk itu, program GEMPAR akan terus digencarkan lewat kolaborasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dengan relawan setempat. Di tiap RT, ditargetkan ada dua relawan pemadam yang terlatih menggunakan APAR.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainnah, menegaskan, implementasi GEMPAR harus dimulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, GEMPAR yang tercantum dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 harus dimulai dari ASN agar bisa menjadi contoh teladan untuk masyarakat.
“Sebagai aparatur negara, kita adalah pengayom masyarakat, jadi kita harus mulai dari diri kita dulu. Ketika ASN sudah punya APAR di rumah, barulah kita bisa mengajak warga,” ujar Iin saat sosialisasi GEMPAR di Kantor Wali Kota Jakarta Timur (5/5/2025).
Tak hanya di Jakarta Timur, Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan juga menggencarkan sosialisasi dan pelatihan. Kepala Sudin Gulkarmat Jaksel, Syamsul Huda, mengatakan bahwa edukasi penggunaan APAR menjadi fokus utama mereka.
“Kepemilikan APAR ini sangat diperlukan. Tapi, tidak kalah penting cara mengoperasikan APAR ini juga harus dikuasai. Untuk itu, kami juga gencarkan edukasi kepada masyarakat,” kata Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda belum lama ini.
3. Ketersediaan APAR bagi warga akan terus ditambah
Respons publik terhadap kebijakan ini cukup beragam. Di kolom komentar media sosial resmi Pemprov DKI Jakarta, beberapa warga menyuarakan harapannya:
“GEMPAR ini oke sih, cuma semoga ada subsidi atau bantuan. Harga APAR di marketplace bisa sampai Rp300 ribuan, belum tentu semua warga mampu,” tulis akun @/ririn.98 di Instagram.
Lainnya berkomentar, “Kebijakan ini visioner, apalagi kalau relawan RT juga dilatih pakai APAR. Minimal kalau ada kebakaran kecil bisa cepat diatasi,” kata akun @/aldianto_n.
Sebagian warga juga mengusulkan agar Pemprov DKI bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk CSR penyediaan APAR, terutama di kawasan rawan seperti Tambora, Johar Baru, dan Cipinang. Menanggapi hal ini, Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan terus menambah ketersediaan APAR secara bertahap.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya, juga memberi pandangannya terkait kebijakan GEMPAR. Menurutnya, inisiatif ini patut diapresiasi, namun harus dibarengi infrastruktur yang memadai.
“Langkah memberikan APAR ke setiap RT memang bagus, dan rekrutmen 1.000 petugas damkar patut diapresiasi. Tapi jangan lupakan aspek infrastrukturnya. Pos damkar harus dibangun merata di semua kelurahan agar sistem penanggulangan kebakaran Jakarta benar-benar kuat, dari hulu ke hilir,” katanya (13/5/2025).
Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara, menegaskan bahwa GEMPAR adalah bagian dari “Quick Wins” 100 hari kerja Gubernur Pramono Anung.
“Gerakan GEMPAR bertujuan membentuk budaya siap tanggap bencana di level paling dasar, yakni rumah tangga. Edukasi masyarakat, simulasi penanggulangan, serta kesiapan infrastruktur akan terus ditingkatkan,” ujarnya. (WEB)
