Menlu Sugiono: Board of Peace Dibentuk Bukan untuk Gantikan Forum PBB
- Indonesia ikut bergabung ke dalam BoP sebagai upaya mendamaikan Israel-Palestina
- RI tetap fokus pada solusi dua negara di dalam BoP
- RI belum memutuskan untuk menjadi anggota permanen BoP
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan, Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza dibentuk bukan untuk menggantikan forum multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). BoP, kata Sugiono, adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza, Palestina. Itu pula yang mendorong Indonesia harus ikut bergabung ke dalam BoP.
"Oleh karena itu, melihat upaya-upaya ini, Indonesia kemudian memutuskan untuk ikut. Tentu saja badan ini (BoP) tidak akan menggantikan PBB," ujar Sugiono dari Davos, Swiss seperti dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (24/1/2026).
Pria yang juga merupakan petinggi dari Partai Gerindra itu turut menjelaskan posisi Indonesia di BoP, yang merupakan salah satu dari 20 negara pendiri badan internasional bentukan Donald J. Trump tersebut. Ia mengatakan, Amerika Serikat (AS) mengirimkan undangan untuk bergabung ke BoP ke-60 negara. Tetapi, 20 negara yang merespons undangan Negeri Paman Sam tersebut.
Selain Indonesia, ada pula Vietnam yang ikut bergabung di dalam BoP. Tetapi, Vietnam tidak ikut dalam penandatanganan piagam BoP pada Kamis (22/1/2026) lalu.
"Ada Vietnam (dari kawasan Asia Tenggara yang ikut bergabung ke dalam BoP), tapi dia gak ikut tanda tangan. Jadi, 20 negara termasuk Indonesia yang kemarin tanda tangan merupakan founding members," tutur dia.
1. Indonesia ikut bergabung ke dalam BoP sebagai upaya mendamaikan Israel-Palestina
Lebih lanjut, Sugiono mengakui pengambilan keputusan bagi Indonesia untuk ikut bergabung ke dalam BoP tergolong cepat dan dilandasi sejumlah pertimbangan. Salah satu pertimbangan Presiden Prabowo Subianto yakni BoP diyakini merupakan salah satu cara untuk mendamaikan Palestina dan Israel.
"Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut, maka kita harus ada di dalamnya," ujar Sugiono.
Indonesia pun, katanya, juga melakukan konsultasi dengan sejumlah negara yang disebut 'Group of New York'. Dua hari sebelum penandatanganan, sejumlah negara akhirnya sepakat untuk ikut bergabung ke BoP.
"Negara-negara (yang sepakat untuk bergabung) antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, Mesir dan tentu saja Indonesia," tutur dia.
Satu negara yang tak disebut Sugiono namun ikut bergabung di dalam BoP adalah Israel. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu pada Rabu (21/1/2026), resmi menerima undangan dari AS untuk bergabung ke dalam BoP. Sikap Prabowo yang bersedia satu forum dengan Netanyahu inilah yang menuai kritik luas di dalam negeri.
2. RI tetap fokus pada solusi dua negara di dalam BoP
Sugiono juga menjelaskan, Indonesia dan sejumlah negara lainnya di dalam BoP akan ikut mengawasi agar pembentukan badan internasional tersebut tetap fokus pada isu kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara atau two state solution.
Ia menambahkan, dengan ikut bergabung ke dalam BoP, Indonesia bisa memiliki peranan yang lebih nyata untuk mencapai kemerdekaan penuh di Palestina.
"Saya kira dengan masuk ke dalam, Indonesia bisa mempengaruhi, memberikan saran dan pertimbangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, arahnya kemerdekaan Palestina bisa tercapai dan solusi dua negara benar-benar bisa terwujud," tutur dia.
3. RI belum memutuskan untuk menjadi anggota permanen BoP
Sebelumnya, Sugiono juga merespons pertanyaan terkait iuran yang harus dibayarkan oleh negara-negara bila ingin menjadi anggota permanen BoP. Nominal iuran yang harus dibayarkan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp16,7 triliun.
Sugiono mengatakan, pada dasarnya keanggotaan negara di dalam BoP tidak dikenakan biaya. Tetapi, keanggotaan itu berlaku selama tiga tahun. Bila ingin berada di dalam BoP lebih dari tiga tahun maka ada sejumlah iuran yang harus dibayar oleh pemerintah negara tersebut.
"Mekanismenya itu, setiap anggota, keanggotaannya berlaku selama 3 tahun. Setelah itu bisa memilih diperpanjang. Tapi ada opsi juga kalau tidak mau mekanisme tersebut, ada semacam permanent membership, dan ini yang nanti akan dibicarakan (di Davos)," ujar Sugiono di London, Inggris pada Rabu kemarin.
Sementara, Indonesia sendiri masih belum memutuskan untuk ikut dalam keanggotaan BoP atau tidak. Sugiono mengatakan ada charter di dalam BoP yang kemudian menjadi pertimbangan, dan perlu dibahas dengan Negara Developing-8 (D-8) di Davos.
