Golkar Sebut Gedung Baru MUI Tak Bakal Korbankan Kesejahteraan Rakyat
- Rencana pembangunan gedung baru MUI viral di media sosial
- Program pemerintah untuk atasi kemiskinan, stunting, dan pendidikan sudah ada
Jakarta, IDN Times - Waketum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan, pembangunan gedung MUI dan lembaga Islam di Bundaran HI tidak mengorbankan program kesejahteraan rakyat.
Menurut dia, penguatan lembaga keagamaan justru memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan persatuan nasional. Kendati demikian, Idrus menyebut kritik masyarakat atas rencana ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan di lapangan berjalan terarah.
Hal ini disampaikan Idrus menanggapi kritik di media sosial atas rencana pembangunan gedung baru MUI dan ormas Islam lainnya.
“Apa yang disampaikan itu patut didengar dan dihargai. Itu masukan yang bagus. Tapi harus ditempatkan secara proporsional agar kita melihat pemerintahan ini secara utuh,” ujar Idrus kepada jurnalis, Senin (9/2/2026).
1. Pemerintah disebut sudah punya progran atasi kemiskinan hingga stunting
Rencana pemerintah untuk membangun gedung baru MUI viral di jejaring media sosial. Warganet menyoroti kontrasnya rencana tersebut dengan kondisi kemiskinan, stunting, serta buruknya infrastruktur pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Idrus pun mengingatkan publik agar tidak mencampuradukkan antara tataran kebijakan nasional dan tataran teknis pelaksanaan di lapangan.
“Bicara soal kemiskinan, makanan, stunting, pendidikan, itu semua sudah ada kebijakannya. Presiden sudah menetapkan itu sebagai prioritas program nasional,” kata dia.
2. Publik diminta jangan hanya salahkan presiden
Dia mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan dan rehabilitasi sekolah, serta program pengentasan kemiskinan telah masuk dalam agenda pemerintahan. Menurut Idrus, persoalan yang masih muncul di lapangan bukan lagi soal arah kebijakan, melainkan soal bagaimana kebijakan itu dijalankan.
“Di dalam sebuah pemerintahan harus dipahami, ada pengambil kebijakan dan ada pelaksana kebijakan. Kalau ada sekolah bocor, distribusi makanan bermasalah, itu masuk ke wilayah teknis pelaksanaan kebijakan,” ujar dia.
Menurut Idrus, urusan teknis pelaksanaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan kementerian terkait. Karena itu, kritik publik seharusnya juga diarahkan untuk mendorong perbaikan koordinasi dan pengawasan di level bawah, bukan semata-mata menyalahkan Presiden.
“Presiden sudah mengambil kebijakan, seperti pendidikan harus prioritas, kemiskinan harus diatasi, stunting harus diturunkan. Itu semua sudah tertuang dalam Asta Cita," kata dia.
3. Prabowo sediakan lahan 4.000 meter untuk MUI
Presiden Prabowo Subianto menyediakan lahan seluas 4.000 meter persegi di depan Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk dibangun kantor ormas-ormas Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rencananya di sana akan dibangun gedung setinggi 40 lantai yang dapat dipakai oleh MUI dan ormas Islam lainnya. Sebelumnya, MUI memiliki gedung yang terletak dekat dengan markas Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
"Hari ini saya bisa sampaikan bahwa sebagai Presiden RI, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter (persegi) untuk gedung bagi MUI dan badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional serta ormas Islam lainnya yang membutuhkan ruangan," ujar Prabowo ketika menghadiri pengukuhan pengurus baru MUI di Masjid Istiqlal pada Sabtu (7/2/2026).
Pengumuman rencana itu disambut tepuk tangan meriah dari para pengurus dan umat Islam di Masjid Istiqlal.
"Rencananya akan dibangun gedung 40 lantai," imbuhnya.
Dia mengatakan, pembangunan gedung baru di depan Bundaran HI itu merupakan respons atas permintaan Menteri Agama, Nasaruddin Umar yang disampaikan beberapa bulan lalu.
"Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama mengatakan kepada saya, 'Pak, kantor MUI sekarang gak jelas (ada) di mana.' Saya pun maaf tidak tahu persis di mana kantor MUI," kata dia.
Dia mengatakan, ke depan sejumlah kantor dari institusi Islam akan berada di jantung ibu kota Jakarta. Posisi mereka akan berdampingan dengan hotel bintang lima dan pusat perbelanjaan kelas atas.
"Di Bundaran HI jangan hanya ada hotel mewah dan mal. Nanti, ada gedung yang diperuntukan lembaga-lembaga umat Islam," ujar Prabowo.
