Greenpeace Beberkan Kesalahan Pemerintah Picu Banjir: Konsesi Sawit-Tambang
- Izin konsesi diberikan secara longgar dan tidak adanya roadmap yang jelas
- Minim transparansi hingga maraknya illegal logging dan penegakan hukum yang lemah
- Rekomendasi untuk pemerintah Prabowo: moratorium tambang & sawit hingga penegakan hukum tegas
Jakarta, IDN Times - Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik, memaparkan sederet kesalahan kebijakan pemerintah sebelum era Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai menjadi akar dari kerusakan lingkungan hingga memicu banjir dan longsor di 3 provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Ia juga menyampaikan rekomendasi langkah yang perlu dilakukan pemerintah saat ini demi mencegah bencana serupa terjadi di masa mendatang.
“Jadi ada konsesi-konsesi sawit, konsesi-konsesi hutan tanaman industri (HTI), konsesi-konsesi tambang di wilayah-wilayah yang seharusnya misalnya itu dikonservasi. Di wilayah-wilayah hulu, di wilayah-wilayah masyarakat adat, di wilayah-wilayah gambut, di wilayah-wilayah berlereng. Nah ini yang terjadi di masa-masa yang lalu,” ujarnya kepada IDN Times, Sabtu (29/11/2025).
1. Izin konsesi diberikan secara longgar dan tidak ada roadmap yang jelas
Kiki menilai, pemerintahan terdahulu terlalu mudah mengeluarkan izin konsesi perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan tambang, termasuk di kawasan hulu, wilayah konservasi, lahan gambut, lereng curam, dan tanah adat. Padahal area-area tersebut seharusnya dilindungi karena menjadi penyangga ekologi penting untuk mencegah bencana.
“Kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya itu adalah memberikan izin-izin konsesi yang sangat mudah, dan di wilayah-wilayah yang seharusnya tidak diperbolehkan,” ucapnya.
Selain itu, meski Indonesia memiliki banyak aturan perlindungan lingkungan, Kiki menyebut, pemerintah sebelumnya tidak konsisten menjalankannya. Tidak ada peta jalan yang jelas untuk pemulihan hutan, sementara izin industri ekstraktif terus diberikan. Akibatnya, lahan hutan dijadikan kebun sawit, tambang, serta industri pulp and paper secara masif.
“Kita punya banyak aturan tetapi ditabrak sendiri oleh pemberi izin yaitu dalam hal ini pemerintah. Jadi banyak sekali faktor-faktor misalnya pemerintah memberikan banyak izin konsesi, baik itu industri sawit, industri tambang, industri pap and paper, industri-industri ekstraktif yang diberikan izin oleh pemerintah untuk membuka lahan-lahan hutan yang seharusnya itu dijaga,” tegasnya.
2. Minim transparansi hingga maraknya illegal logging dan penegakan hukum yang lemah
Pemerintah di masa lalu juga dianggap tertutup soal data perizinan, sehingga publik sulit melakukan pengawasan terhadap kegiatan di lapangan. Kondisi ini membuka ruang bagi praktik illegal logging dan illegal mining. Kiki menyebut, lemahnya penegakan hukum menjadi faktor terbesar yang memungkinkan perusakan hutan terus terjadi tanpa efek jera.
“Jadi banyak terjadi hal-hal yang bahkan karena data itu tertutup ada banyak terjadi illegal logging, illegal mining di wilayah-wilayah tersebut, dan kesalahan yang paling besar adalah tidak adanya penegakan hukum untuk efek jera terhadap perusak-perusak hutan itu,” ucapnya.
3. Rekomendasi untuk pemerintah Prabowo: moratorium tambang, sawit hingga tegakkan hukum
Untuk mencegah terulangnya bencana serupa, Kiki mendesak pemerintah Prabowo melakukan moratorium total izin baru sawit, HTI, dan tambang. Izin-izin lama harus ditinjau kembali dan kawasan rentan dikembalikan ke fungsi ekologisnya. Selain itu, pemerintah perlu menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk kepada aktor besar atau oligarki yang merusak hutan secara ilegal.
“Maka stop! Jangan lagi memberikan izin membuka kebun-kebun sawit, membuka HTI-HTI, membuka tambang-tambang nikel. Stop! Review izin itu semua. Jadi pemerintah perlu pertama moratorium izin-izin sawit, izin-izin HTI, izin-izin tambang secara menyeluruh itu di moratorium,” pungkasnya.
“Pemerintahan Prabowo harus tegas menegakkan hukum perusak-perusak hutan itu, siapapun itu oligarki yang ada di belakangnya harus ditegakkan hukum di sana. Mereka yang mendapatkan izinnya ilegal, mereka yang melakukan penanaman atau pembabatan hutan tanpa ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), harus dihukum gitu," tambahnya.
4. Prabowo diminta cabut pernyataan soal penambahan kebun sawit
Kiki juga mengkritik pernyataan Prabowo pada tahun sebelumnya yang meminta kepala daerah menjaga dan menambah lahan sawit. Menurutnya, kebijakan semacam itu hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara jutaan warga justru menjadi korban banjir akibat deforestasi. Ia berharap, Prabowo meninjau ulang ucapannya dan memprioritaskan perlindungan hutan sebagai benteng bencana.
“Jadi Presiden Prabowo mohon kiranya untuk mencabut ucapannya itu dan pemerintah Presiden Prabowo saya yakin mampu untuk menjaga hutan Indonesia, untuk tidak lagi ditebang dan deforestasi terjadi,” katanya.
