Maruarar Sirait Minta Tanah Koruptor ke KPK untuk Perumahan Rakyat
- Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajarannya mendatangi KPK untuk membahas pemanfaatan aset bekas koruptor untuk perumahan rakyat.
- Maruarar juga meminta bantuan KPK dalam membuat sistem pencegahan korupsi di kementeriannya.
- KPK akan mendukung program Kementerian PKP dengan menginventarisir aset-aset yang bisa dimanfaatkan untuk perumahan rakyat.
Jakarta, IDN Times - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah beserta jajarannya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pertemuan selama sekitar dua jam itu, Maruarar mengungkapkan ada sejumlah hal yang dibahas. Salah satunya adalah pemanfaatan aset bekas koruptor untuk menjadi perumahan rakyat.
"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal, yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," ujar Maruarar usai pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).
1. Maruarar juga minta bantuan KPK
Maruarar mengaku kedatangannya juga untuk meminta bantuan KPK. Ia ingin ada sistem pencegahan korupsi di kementeriannya.
"Tujuan kami di sini adalah meminta bantuan KPK untuk membuat sistem pencegahan korupsi di Kementerian kami," ujar Maruarar Sirait.
2. Maruarar minta KPK tempatkan personelnya
Maruarar juga meminta KPK menempatkan personelnya di Kementeriannya. Hal ini sudah disetujui oleh KPK.
"Kami meminta personalia untuk menjadi inspektorat khusus di kami," ujarnya.
3. KPK siap dukung Kementerian PKP
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, pihaknya siap mendukung Kementerian PKP. Nantinya KPK akan menginventarisir aset-aset yang bisa dimanfaatkan.
"Kami dari jajaran KPK mendukung sepenuhnya program Presiden yang akan dilaksanakan oleh Pak Menteri, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian, dimanfaatkan untuk rumah rakyat," ujar Johanis.
