Maruarar Datangi KPK Buat Sistem Antikorupsi di Kementerian Perumahan
- KPK mendukung Kementerian PKP dalam pembuatan sistem antikorupsi
- Kementerian PKP meminta penempatan personel KPK di kementeriannya
- Koordinasi Kementerian PKP dengan KPK terkait aset-aset tanah bekas koruptor untuk perumahan rakyat
Jakarta, IDN Times - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Fahri Hamzah beserta jajaran mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka datang untuk meminta bantuan KPK terkait pembuatan sistem antikorupsi.
"Tujuan kami di sini adalah meminta bantuan KPK untuk membentuk membuat sistem pencegahan korupsi di Kementerian kami," ujar Maruarar Sirait usai pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).
1. Maruarar minta personel dari KPK
Maruarar juga meminta KPK menempatkan personelnya di Kementeriannya. Hal ini sudah disetujui oleh KPK.
"Kami meminta personalia untuk menjadi inspektorat khusus di kami," ujarnya.
2. Maruarar ingin aset bekas koruptor untuk rumah rakyat
Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan KPK terkait dengan aset-aset tanah rampasan hasil tindak pidana korupsi. Ia berharap aset bekas koruptor bisa dimanfaatan untuk perumahan rakyat.
"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal, yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," ujarnya.
3. KPK dukung upaya Kementerian PKP
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan pihaknya siap mendukung Kementerian PKP. Nantinya KPK akan menginventarisir aset-aset yang bisa dimanfaatkan.
"Kami dari jajaran KPK mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak Menteri jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan untuk rumah rakyat," ujar Johanis.
