Pemkab Bogor Raih WTP dan Skor Integritas Tertinggi di Jabar
Pemkab Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD 2024.
Skor MCP mencapai 91 dan SPI 73,8 dari KPK, tertinggi di Jawa Barat.
Pemkab Bogor melantik 9.687 PPPK, mempercepat transformasi digital, dan meraih Innovative Government Award ke-9 berturut-turut dengan tingkat kepuasan publik mencapai 83,29.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini diraih di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi (Jaro Ade).
Selain mempertahankan WTP, Pemkab Bogor juga mencatat peningkatan skor integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperluas transformasi digital, hingga meraih penghargaan inovasi tingkat nasional.
1. Raih WTP dan perkuat sistem pengawasan
Opini WTP dari BPK RI menjadi indikator pengelolaan keuangan daerah dinilai transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan fondasi membangun kepercayaan publik.
“Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah pondasi utama membangun kepercayaan masyarakat. WTP bukan tujuan akhir, tetapi instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” tegas Rudy.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengapresiasi kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi,” ujar Sastra.
2. Skor MCP 91 dan SPI 73,8, terbaik di Jawa Barat
Penguatan tata kelola juga tercermin dari peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK. Nilai MCP ASN Kabupaten Bogor mencapai 91. Sementara SPI KPK 2025 mencatat skor 73,8, tertinggi di Jawa Barat dan berhasil keluar dari zona merah.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menyebut capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. “Saya berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang dipimpin Pak Bupati Rudy Susmanto, karena ini bisa memperbaiki integritas,” ujarnya.
Rudy menyatakan evaluasi KPK menjadi momentum untuk terus berbenah. “Kami ingin memastikan langkah-langkah pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor semakin sehat dan bersih,” kata Rudy.
Pemkab Bogor memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan dan digitalisasi administrasi.
3. Lantik 9.687 PPPK dan raih IGA ke-9 berturut-turut
Dalam aspek penguatan sumber daya aparatur, Rudy secara resmi melantik 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Stadion Pakansari, Cibinong, pada 14 November 2025. Pelantikan ini disebut sebagai yang terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.
Rudy menjelaskan, pelantikan tersebut menjadi langkah strategis mendukung implementasi kebijakan nasional 2026 sesuai arahan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pengangkatan PPPK dilakukan secara bertahap, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan teknis lainnya.
Di sisi lain, transformasi digital pemerintahan terus dipercepat. Jaringan intra pemerintah kini menjangkau seluruh kecamatan, termasuk wilayah terluar seperti Cariu hingga Jasinga. Atas berbagai inovasi tersebut, Pemkab Bogor kembali meraih Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai Kabupaten Terinovatif. Penghargaan ini menjadi yang kesembilan kalinya diraih secara berturut-turut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyebut IGA menjadi momentum memperkuat budaya inovasi pelayanan publik. “IGA bukan sekadar kompetisi, tetapi momentum memperkuat budaya inovasi pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemkab Bogor. Alhamdulillah Kabupaten Bogor hampir tidak pernah absen dalam ajang ini,” tandas Ajat.
4. Kepuasan publik capai 83,29 persen
Lembaga Studi Visi Nusantara merilis survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap satu tahun pemerintahan Rudy Susmanto–Ade Ruhandi. Hasilnya, tingkat kepuasan publik mencapai rata-rata 83,29 persen. Pengamat Kebijakan Politik Sosial dan Kebijakan Publik, Yusfitiadi, mengatakan survei kali ini mencakup 16 indikator kinerja dan program prioritas.
“Survei kali ini lebih komprehensif dengan mencakup 16 indikator kinerja, program prioritas, hingga efektivitas komunikasi publik. Pemerintahan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi berhasil membangun persepsi positif,” kata Yusfitiadi.
Meski demikian, ia menilai penguatan sektor ekonomi, pertanian, ketenagakerjaan, serta tata kelola hukum perlu terus ditingkatkan agar tingkat kepuasan masyarakat semakin merata pada tahun berikutnya. Dengan capaian WTP, peningkatan skor integritas, transformasi digital, serta penghargaan inovasi, Pemkab Bogor menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada hasil. (WEB)
