Indonesia Angkat Isu Hak Asasi dan Palestina di Dewan HAM PBB
- Menlu Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional di Sesi ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, menyoroti kemajuan dan komitmen Indonesia dalam pemajuan serta pelindungan HAM nasional.
- Indonesia menegaskan dukungannya terhadap peran strategis Dewan HAM PBB di tengah dinamika geopolitik global, sekaligus menunjukkan kepemimpinannya sebagai Presiden Dewan HAM saat ini.
- Pemerintah Indonesia kembali menegaskan konsistensi dukungan terhadap rakyat Palestina dan Solusi Dua Negara sebagai bagian dari komitmen diplomasi luar negeri yang berlandaskan prinsip kemanusiaan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada High Level Segment (HLS) Sesi ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026).
Pernyataan tersebut menjadi momen penting bagi Indonesia, terutama karena saat ini Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Forum tingkat tinggi itu mempertemukan para pemimpin dan pejabat tinggi dari berbagai negara untuk membahas isu-isu HAM global.
Kepada IDN Times, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang menyampaikan, nanti dalam pidatonya Menlu Sugiono akan menekankan sejumlah pesan utama yang menjadi prioritas Indonesia.
Fokus tersebut mencakup perkembangan HAM di dalam negeri, peran strategis Dewan HAM di tengah dinamika geopolitik global, hingga konsistensi dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina.
1. Menlu Sugiono akan tekankan kemajuan dan komitmen HAM nasional
Dalam pernyataannya di forum internasional itu, Sugiono akan menyoroti kemajuan dan komitmen Indonesia dalam pemajuan serta pelindungan hak asasi manusia di tingkat nasional. Pesan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia menunjukkan perkembangan kebijakan dan langkah konkret yang telah diambil dalam memperkuat tata kelola HAM di dalam negeri.
Selain itu, Indonesia juga ingin menegaskan perannya dalam memperkuat kerja sama global di bidang HAM. “Ini tentunya sejalan dengan mandat Dewan HAM PBB sebagai badan yang berfokus pada promosi dan perlindungan HAM di tingkat internasional,” kata Yvonne lewat pesan singkat.
Dewan HAM PBB sendiri merupakan badan PBB yang memiliki mandat dalam pemajuan dan pelindungan isu HAM global, dengan 47 negara anggota dari berbagai kawasan dan masa keanggotaan selama tiga tahun.
2. Dukung peran Dewan HAM di tengah geopolitik
Sugiono juga akan menyampaikan dukungan terhadap peran Dewan HAM PBB di tengah dinamika geopolitik saat ini. Pesan ini menjadi relevan mengingat meningkatnya ketegangan global yang berpotensi memengaruhi pembahasan isu-isu HAM di berbagai kawasan.
“Indonesia menegaskan dukungannya melalui peran ganda sebagai anggota sekaligus Presiden Dewan HAM PBB,” lanjut Yvonne.
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM diharapkan dapat menjaga efektivitas dan kredibilitas forum tersebut dalam menjalankan mandatnya.
3. Tegas dalam mendukung Palestina dan Solusi Dua Negara
Isu Palestina juga menjadi salah satu pesan utama yang akan disampaikan dalam pernyataan nasional Indonesia. Menlu Sugiono akan menegaskan konsistensi dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina dan terhadap Solusi Dua Negara.
Sikap tersebut sejalan dengan posisi diplomasi Indonesia yang selama ini konsisten mendorong penyelesaian konflik Palestina melalui mekanisme internasional.
Sebagai informasi, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yakni pada 2009 dan 2024. Bahkan sebelumnya, Indonesia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB, pada 2005.
Partisipasi dan rekam jejak tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang Indonesia dalam forum HAM internasional, yang kini kembali ditegaskan melalui pernyataan nasional di Sesi ke-61 di Jenewa.
