Tanggulangi Kemiskinan, Gubernur Jateng Pakai Pendekatan Kolaboratif
- Pemprov Jateng menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat daerah untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
- Alokasi Rp500 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas di Kabupaten Pati memastikan pendampingan warga miskin berjalan intensif.
- Persentase penduduk miskin di Provinsi Jateng turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025 berkat pendekatan kolaboratif.
Jakarta, IDN Times - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan telah menggendeng berbagai stakeholder untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
Hal itu ia sampaikan dalam Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11). Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
1. Pemprov tidak bisa berdiri sendiri
Luthfi mencontohkan, saat melakukan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati, pihaknya menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat daerah secara terpadu. Dikatakannya, Pemprov Jateng tidak dapat bekerja sendiri dalam mempercepat pengentasan kemiskinan maupun ketahanan pangan. Oleh karenanya, butuh sinergi lintas sektor, termasuk dengan TNI.
“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan pemerintahan kolaboratif dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Dan Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan,” ujar Luthfi.
2. Alokasikan perbaikan untuk 995 unit rumah tidak layak huni
Luthfi kemudian memaparkan bagaimana Kabupaten Pati menjadi rujukan dalam penerapan model kolaborasi percepatan intervensi kemiskinan ekstrem. Pemkab Pati memberikan operasional Rp300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp200 ribu dari Pemprov Jateng, sehingga total Rp500 ribu per bulan. Dukungan ini memastikan pendampingan warga miskin berjalan intensif dan berkelanjutan. Selain itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp250 ribu untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian warga miskin.
Tahun ini, Pemprov Jateng mengalokasikan perbaikan untuk 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khusus untuk Pati dari total 17 ribu RTLH se-Jawa Tengah. Program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial.
“Tiga pilar Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin,” kata Luthfi.
3. Persentase penduduk miskin di Provinsi Jateng menurun
Model percepatan ini terbukti efektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin di provinsi ini turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau turun 0,10 persen. Luthfi menyebut hal itu sebagai bukti pendekatan kolaboratif akan lebih cepat menghasilkan dampak nyata.
“Kalau pola ini diterapkan seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana: kita keroyok bareng-bareng,” tegasnya.
Selain tentang kemiskinan, Luthfi juga menyampaikan peran Kodam IV/Diponegoro hingga Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan. Stabilitas itu mendukung iklim investasi. “Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus jadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” ucapnya. (WEB)
