Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Hadiri Pleno PBNU, Nasaruddin Umar: Pemerintah Tak Terlibat Urusan NU

Nasaruddin Umar bersama Pj Ketum PBNU, Zulfa Mustofa (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Nasaruddin Umar bersama Pj Ketum PBNU, Zulfa Mustofa (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Intinya sih...
  • Pemerintah tidak terlibat dalam urusan internal PBNU
  • Zulfa Mustofa terpilih jadi Pj Ketum PBNU
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Nasaruddin Umar menghadiri rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan agenda memilih Pj Ketua Umum PBNU pengganti Yahya Cholil Staquf. Rapat internal PBNU yang digelar secara tertutup ini diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam.

Nasaruddin menegaskan, kehadirannya di lokasi dalam kapasitasnya sebagai Wakil Rais Syuriyah PBNU, bukan sebagai Menteri Agama.

"Saya datang ke sini sebagai Rais, Wakil Rais Syuriyah NU," kata dia di lokasi.

1. Pemerintah tidak terlibat dalam urusan internal PBNU

Rapat Pleno PBNU diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Rapat Pleno PBNU diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Oleh sebab itu, Nasaruddin menegaskan, pemerintah tidak ikut campur dalam urusan internal PBNU. Menurut dia, NU punya cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Termasuk kontroversi soal isu dualisme kepemimpinan.

"Ya jadi gini, NU itu selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Saya ulangi ya, NU selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri, makanya itu selaku pemerintah kami tidak terlibat untuk mengurus hubungan internal NU apalagi PBNU," kata dia.

"Karena itu insyaallah ke depan beban-beban kebangsaan dan keumatan kita ini bisa lebih ringan dengan terjadinya keutuhan ormas-ormas Islam termasuk keutuhan organisasi terbesar di dunia adalah Nahdlatul Ulama ini," sambungnya.

2. Zulfa Mustofa terpilih jadi Pj Ketum PBNU

IMG-20251209-WA0028.jpg
Pj Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Zulfa Mustofa menyampaikan pidato usai dipilih dalam rapat pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta (9/12/2025) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dalam rapat pleno PBNU itu diputuskan, Wakil Ketua Umum PBNU, Zulfa Mustofa menjadi Pj Ketum PBNU menggantikan Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

Zulfa mengaku sudah menawarkan untuk menggelar pertemuan dengan Gus Yahya. Namun, Gus Yahya masih mempertimbangkan agenda tersebut.

"Saya sudah menawarkan pertemuan, tapi beliau sedang mempertimbangkan dan kemudian tentunya ada hal-hal yang harus dibahas, apa saja tawaran-tawarannya yang tidak bisa disampaikan di sini," kata dia saat ditemui usai rapat pleno.

Zulfa mengatakan, pihaknya sudah berupaya mencairkan suasana panas yang belakangan terjadi di internal PBNU. Mengingat, terjadi dualisme kepemimpinan yang berujung saling mengakui.

"Banyak, sudah (ada upaya mencairkan suasana PBNU). Ya, kami sudah komunikasi dengan para pihak yang kemarin-kemarin terjadi perbedaan pendapat, ya, friksi-friksi. Ya, kita sedang mencari formula untuk menjadi titik temu yang kemudian bisa saling menerima the win-win solution di antara kita semua," ujar dia.

Zulfa memastikan, pleno PBNU yang menunjuk dirinya sebagai Pj Ketum baru sudah sah secara aturan. Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Gus Yahya yang menganggap pleno PBNU tidak sah dan hanya manuver belaka. Terlebih pleno PBNU digelar tanpa dihadiri Gus Yahya sebagai Ketum PBNU.

"Ada di Perkum-nya, boleh," kata dia.

3. Gus Yahya singgung rapat pleno sebagai manuver sehingga tidak sah

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, meluncurkan program Solidaritas 1 Juta Keluarga NU untuk Korban Bencana Alam (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, meluncurkan program Solidaritas 1 Juta Keluarga NU untuk Korban Bencana Alam (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mengatakan, rapat pleno PBNU merupakan sebuah manuver.

"Itu kan manuver, seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto, saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidizyah PBNU, saya masih efektif dalam fungsi saya, termasuk menggerakkan organisasi sampai ke bawah," ujar Yahya di Kantor PBNU, Jakarta.

Yahya menyampaikan, mengganti Ketua Umum PBNU berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), harus melalui Muktamar. Apabila itu tidak dilakukan, maka tak bisa mengganti ketua umum PBNU.

"Apa pun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa Muktamar, tanpa forum musyawarah tertinggi itu, tidak mungkin bisa dieksekusi, karena bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum," kata dia.

Yahya mengatakan, Syuriah tak bisa menggelar pleno seorang diri. Sebab, harus ada pihak lain yang hadir di dalamnya.

"Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno, karena pertama, yang mengundang hanya Syuriah dan itu tidak bisa, karena harus pleno itu harus diundang oleh Syuriah dan Tanfidizyah, yang kedua tidak melibatkan saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar," kata dia.

"Nah, sementara rapat Syuriah yang lalu itu jelas para kiai sepuh juga mengatakan dengan tegas sekali bahwa itu bertentangan dengan AD/ART, jadi ya kita lihat ini sebagai manuver saja. Apakah ada jalan keluar? Ada jangan khawatir, ada," ucap Yahya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Deti Mega Purnamasari
EditorDeti Mega Purnamasari
Follow Us

Latest in News

See More

Hadiri Pleno PBNU, Nasaruddin Umar: Pemerintah Tak Terlibat Urusan NU

10 Des 2025, 09:35 WIBNews