Instruksi Piting Bikin Blunder, Panglima TNI Minta Maaf ke Publik
Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta maaf karena instruksinya agar prajurit memiting para demonstran di Pulau Rempang berujung blunder. Apalagi Yudo sempat menyebut kata memiting sama dengan memeluk warga.
Maka, pernyataan Yudo itu menjadi perbincangan di dunia maya. Apalagi bila dicek di kamus bahasa, kata memiting bermakna mengapit atau menjepit kaki atau lengan individu lain.
"Saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin (menyebabkan) masyarakat menilai dipiting (dengan kekerasan). Saya gak tahu (makna) itu, karena saya orang ndeso, yang biasa dulu waktu kecil sering piting-pitingan dengan teman saya. Saya pikir dipiting lebih aman karena memang TNI tidak punya alat," ungkap Yudo di Batam pada Selasa (19/9/2023).
Ia pun mengakui memang memberi instruksi itu di rapat pengarahan dengan seluruh jajaran TNI di Mabes Cilangkap. Namun, ia menggarisbawahi tidak ada permintaan untuk penambahan pengerahan pasukan ke Pulau Rempang sebanyak 1.000 personel.
"Itu kan hanya perumpamaan saja. Kalau masyarakat memaknainya lain, maka pada kesempatan ini, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya," tutur dia lagi.
Ia kembali membantah tidak ada pengerahan penambahan pasukan TNI ke Pulau Rempang dari Jakarta. Personel TNI yang berada di Rempang merupakan pasukan kewilayahan.
"Kan ada Kodim dan Korem. Jadi, tidak ada permintaan untuk pengerahan pasukan," kata dia.
1. Panglima TNI kirim Komandan Puspom ke Rempang
Lebih lanjut, Yudo menjelaskan ia mengirimkan Komandan Puspom TNI ke Rempang. Tujuannya, untuk memastikan tidak ada satu pun personel TNI yang ikut terlibat dalam aksi anarkis antara aparat penegak hukum (APH) dengan warga Rempang pada 7 September 2023 lalu.
"Sebelum terjadi (peristiwa kekerasan) itu, saya sudah kirim Danpuspom ke sini. Untuk mengawasi jangan sampai ada personel TNI yang terlibat. Baru kemarin dia pulang. Saya berharap tidak ada pasukan TNI yang bersikap arogan ke warga," ungkap Yudo.
Ia pun mengharapkan agar kondisi di Rempang tetap kondusif. Sehingga, warga tetap bisa hidup dan bermasyarakat dengan nyaman.
Yudo juga menambahkan bahwa pengerahan personel TNI pada 7 September 2023 lalu berdasarkan permintaan. "Kan itu atas permintaan dari BP Batam, ketua adat. Personel Kodim itu ada di pos-pos," tutur dia.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) itu menggarisbawahi personel TNI yang dikerahkan ke Pulau Rempang tidak menenteng senjata.
2. Menteri Investasi pastikan Pulau Rempang tetap dikosongkan pada 28 September
Sementara, pada Minggu kemarin, tiga menteri terbang ke Batam. Mereka adalah Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Hadi Tjahjanto. Mereka melakukan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan Pulau Rempang di Hotel Marriott, Batam.
Bahlil mengatakan pengosongan Pulau Rempang tetap paling lambat bakal dilakukan pada 28 September 2023. Ini lah yang menyebabkan banyak penolakan dari warga setempat.
"InsyaAllah (pengosongan tanggal 28 dikosongkan) kami melihat perkembangan. Kami sedang berbicara (sekarang), bukan persoalan tanggal, itu memang sudah diputuskan di awal tapi yang terpenting ialah cara-cara komunikasi yang baik," kata Bahlil di Batam pada Minggu kemarin.
Menteri yang juga politisi Partai Golkar itu mengatakan, yang terpenting bukan soal tanggal tetapi bagaimana mengedepankan komunikasi yang baik dengan warga. "Saya ingin berbicara dengan keluarga-keluarga di sana. Dengan baiklah, mau cepat atau lambat itu soal lain, tapi caranya aja yang kita perhatikan," tutur dia.
3. Komnas HAM nilai tenggat waktu pengosongan 28 September akan sulit terpenuhi
Sementara, Komisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo yang turun ke Rempang mengatakan, rencana pengosongan lahan untuk diserahkan segera ke PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai pengembang pada 28 September terlalu cepat. Ia mengatakan butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan masalah yang timbul saat ini. Di sisi lain, penentuan tanggal tersebut sudah dimasukan ke dalam nota kesepahaman yang telah diteken oleh pemerintah dan investor.
"Kalau lihat tenggat waktu itu, saya kira ini agak sulit untuk bisa dipenuhi (untuk pengosongan lahan)," ujar Prabianto di Rempang.
Ia mengaku akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah terkait permasalah di Pulau Rempang. Bila komendasi itu tidak dijalankan, maka Komnas HAM secara resmi akan melaporkan permasalahan tersebut ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
