Ironi di Balik Efisiensi Anggaran, Sekolah Ambruk DKI Menunggu Perbaikan

Pramono mengakui pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat serta kebijakan efisiensi anggaran membuat rencana rehabilitasi puluhan sekolah di Jakarta tertunda.

Menurut dia, semula terdapat 22 sekolah yang telah direncanakan dibangun pada 2026. Namun, akibat penyesuaian anggaran, hanya tujuh sekolah yang memperoleh alokasi dana.

"Kemarin saya mengadakan rapat, hadir Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Dari 22 yang direncanakan untuk dibangun di tahun 2026 ini, hanya tujuh yang kemudian sudah teralokasi anggarannya. Kenapa terjadi ini? Karena ada pemotongan DBH, efisiensi, dan sebagainya," ujarnya.

Setelah melihat langsung kondisi SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Pramono memutuskan menambah empat sekolah ke dalam daftar prioritas sehingga jumlah proyek yang dikerjakan tahun ini bertambah menjadi 11 sekolah.

"Kemarin dalam rapat saya memutuskan ada empat yang saya minta untuk dibangun sekarang juga. Di antaranya adalah tempat ini. Kenapa harus dibangun sekarang juga? Karena memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan," katanya.

Empat proyek prioritas tersebut meliputi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dengan anggaran Rp48,1 miliar, SMAN 102 Jakarta sebesar Rp67,5 miliar, SDN Cempaka Putih Barat 03 sebesar Rp48,4 miliar, serta SDN Papanggo 01 dan TKN Papanggo 01 sebesar Rp74,1 miliar.

Pramono menjelaskan pembangunan akan didanai melalui kombinasi anggaran KLB dan APBD Perubahan. Sebelum konstruksi dimulai, Pemprov DKI akan melakukan proses penghapusbukuan aset bangunan yang rusak.

"Dalam rapat sudah saya putuskan dananya gabungan dari KLB dan juga APBD Perubahan. Rehab ini akan dimulai paling lama September. Agustus persiapan penghapusbukuan dan penunjukan kontraktor, lalu September pembangunan harus dimulai," ujarnya.

Selain mempercepat pembangunan, Pramono juga memerintahkan pembentukan tim investigasi dan inventarisasi bangunan sekolah untuk memeriksa kondisi seluruh gedung sekolah di Jakarta agar kejadian serupa tidak terulang.

Pramono mengatakan pembentukan tim tersebut bertujuan memastikan kondisi seluruh bangunan sekolah di Jakarta terdata dengan baik sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

"Bangunan ini sebenarnya dibangun, renovasinya terakhir tahun 2011. Tadi kalau melihat kerangkanya kelihatan dengan gampang bahwa ada yang masih utuh, ada yang berkarat yang kemudian menyebabkan kerusakan yang ada. Kenapa harus ada investigasi dan inventarisasi? Karena saya tidak mau ini terulang kembali," kata Pramono.

Pramono menjelaskan, tim investigasi dan inventarisasi akan bertugas memeriksa kondisi bangunan sekolah serta memperkuat pengawasan terhadap proyek pembangunan dan rehabilitasi.

Menurut dia, pembangunan fisik sekolah bukan merupakan tugas pokok Dinas Pendidikan. Selama ini pekerjaan tersebut umumnya dilaksanakan melalui kontraktor sehingga dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih ketat.

"Untuk melakukan ini, karena saya tidak mau ini terulang kembali, maka akan ada tim pengawas dan tim inventarisasi supaya tidak terjadi kembali seperti yang sekarang ini terjadi," ujarnya.

Diketahui Bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Jakarta Selatan, roboh pada 27 November 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, bertepatan dengan Pilkada serentak.

Kepala SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Kenhayati Dwi Rahmini, mengatakan bangunan sebelumnya sudah terlihat melengkung sebelum akhirnya ambruk setelah diguyur hujan deras pada malam sebelumnya.

"Bangunan sudah terlihat melengkung, kemudian setelah hujan deras akhirnya ambruk. Alhamdulillah tidak ada korban karena saat itu hari libur Pilkada," ujarnya.

Ia menambahkan bangunan sekolah sebelumnya pernah direhabilitasi pada 2012, sementara rencana rehabilitasi pada 2017 batal karena harus dikaji ulang. Setelah kejadian, pihak sekolah langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Kenhayati mengatakan DED telah rampung pada 2025 dan Dinas Cipta Karya juga sudah melakukan analisis tanah serta pemeriksaan kondisi bangunan. Meski demikian, pembangunan kembali sekolah belum terealisasi.

Selama menunggu pembangunan, sebanyak 274 siswa yang terbagi dalam 10 rombongan belajar harus menumpang di SDN Kebayoran Lama Selatan 11. Karena ruang kelas terbatas, pembelajaran dilakukan bergantian, dengan siswa kelas 1 belajar pukul 11.00–13.00 WIB dan kelas lainnya pukul 13.00–17.00 WIB. Sekolah juga memiliki 14 guru yang ikut menyesuaikan jadwal mengajar.

Menurut Kenhayati, sistem belajar tersebut paling berdampak kepada siswa. Banyak anak tidak lagi bisa mengikuti kegiatan mengaji pada sore hari karena pulang sekolah sudah petang.

"Ada orang tua yang meminta anak-anak belajar pagi di musala, tetapi kami tidak bisa karena tidak ada meja dan kursi sehingga kurang nyaman," ujarnya.

Bangunan yang rusak kini tidak lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Hanya ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang perangkat papan informasi digital (PID) yang masih dimanfaatkan, sementara MPLS hanya dapat dilaksanakan di lapangan.

Kenhayati mengungkapkan persoalan ini baru kembali menjadi perhatian publik karena sebelumnya ada arahan agar tidak diviralkan.

"Saat itu memang ada arahan agar tidak diviralkan. Harapan kami sama seperti orang tua murid, semoga sekolah ini segera dibangun kembali agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan bisa kembali sekolah pagi," katanya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Justin Adrian, menjelaskan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 sebenarnya telah masuk dalam program rehabilitasi total multiyears 2026–2027. Namun, rencana tersebut tertunda setelah Pemprov DKI melakukan penyesuaian anggaran akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp15 triliun.

"SDN Kebayoran Lama Selatan 09 sudah memiliki DED yang selesai pada 2025 dan sebelumnya diusulkan untuk dibangun pada 2026. Namun karena penyesuaian anggaran, lokasi yang belum terlaksana kembali diusulkan pada Tahun Anggaran 2027," ujarnya.

Justin mengatakan Komisi E DPRD akan mengawal usulan rehabilitasi sekolah tersebut dalam pembahasan APBD, bahkan membuka peluang agar proyek dapat dipercepat melalui APBD Perubahan apabila memungkinkan.

Ia juga mengingatkan penanganan sekolah rusak seharusnya dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dan mitigasi risiko, bukan setelah kasus menjadi perhatian publik.

"Upaya pencegahan harus menjadi prioritas agar potensi risiko terhadap keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik dapat diantisipasi sejak dini," katanya.

Terkait pengakuan pihak sekolah mengenai adanya arahan agar kondisi bangunan tidak dipublikasikan, Justin mengaku belum memiliki informasi yang cukup untuk memberikan tanggapan. Namun, ia menegaskan setiap laporan mengenai kondisi sarana pendidikan harus ditindaklanjuti secara cepat dan transparan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai kasus SDN Kebayoran Lama Selatan 09 hanya merupakan satu contoh dari persoalan sekolah rusak yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

"Ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi terjadi di seluruh Indonesia. Jadi, di Jakarta saja kondisinya sudah begini, apalagi di luar Jakarta, terlebih lagi di luar Jawa, kondisinya pasti jauh lebih memprihatinkan," kata Ubaid.

Ia menilai salah satu penyebab lambatnya perbaikan sekolah adalah berkurangnya dana transfer pemerintah pusat ke daerah serta tidak adanya lagi anggaran khusus renovasi sekolah pada 2026.

"Setiap tahun selalu ada pos anggaran untuk renovasi sekolah atau infrastruktur sekolah. Namun, untuk tahun 2026 anggaran tersebut menjadi nol rupiah," ujarnya.

Menurut Ubaid, persoalan sekolah rusak menunjukkan pendidikan belum menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menilai anggaran pendidikan semestinya difokuskan untuk memperbaiki sekolah, meningkatkan kualitas guru, dan memenuhi kebutuhan peserta didik, bukan digunakan untuk kebutuhan lain.

"Program MBG silakan berjalan dengan agendanya sendiri, tetapi jangan menggunakan atau memotong anggaran pendidikan. Ketika anggaran pendidikan dipakai untuk itu, korbannya adalah sekolah menjadi rusak, kualitas sekolah menurun, kesejahteraan guru tidak terjamin, dan anak-anak berpotensi putus sekolah," katanya.

Ia berharap pemerintah kembali memperkuat alokasi anggaran pendidikan agar perbaikan sekolah rusak, peningkatan kesejahteraan guru, serta peningkatan mutu pendidikan dapat menjadi prioritas.