Jadi Dirjen, Silmy Karim Dituntut Buat Imigrasi Makin Dinamis

04 Jan 2023, 13:56 WIB

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim di kantor Kemenkumham, Jakarta Rabu (4/1/2023). (IDNTimes/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi memiliki Direktur Jenderal Imigrasi yakni Silmy Karim yang dilantik pada hari ini di kantor Kemenkumham RI, Rabu (4/1/2023).

Menurutnya, inovasi untuk memberi pelayanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat harus terus berlanjut. Imigrasi, kata Silmy adalah garda depan untuk menegakkan kedaulatan Wilayah Republik Indonesia.

“Saya izin bergabung dengan keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam kesempatan ini saya ingin memohon dukungan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya agar dapat menjalankan tugas-tugas selaku Dirjen Imigrasi dengan optimal,” ungkap Silmy usai dilantik.

1. Yasonna harap imigrasi semakin dinamis dan berkembang

Pelantikan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim di kantor Kemenkumham, Jakarta Rabu (4/1/2023). (dok. Kemenkumham)

Sementara, pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengungkapkan bahwa tugas-tugas keimigrasian semakin dinamis dan berkembang. Oleh karena itu, dia berharap Dirjen Imigrasi yang baru mengikuti perkembangan keimigrasian.

“Khususnya mempelajari beberapa negara yang dapat memberikan kecepatan layanan pelayanan keimigrasian sehingga pada akhirnya dapat menarik minat para investor dan orang-orang yang memiliki talenta untuk datang. Saya juga mengharapkan Dirjen Imigrasi melakukan berbagai upaya perubahan yang melibatkan stakeholder terkait, kunci utamanya adalah melalui teknologi dan digitalisasi,” ujar Yasonna.

2. Hal-hal yang digarisbawahi oleh Menkumham pada imigrasi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ada sejumlah hal yang digarisbawahi oleh Yasonna untuk ditindaklanjuti Silmy dalam jabatan barunya ini, mulai dari Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengenai Kebijakan Golden Visa untuk mendatangkan investor dan global talents, peningkatan layanan Visa on Arrival (VoA) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), minimalisasi pungutan liar.

Serta pengembangan pelayanan keimigrasian pada bandara yang dibuka untuk penerbangan langsung internasional dan layanan keimigrasian yang mendukung kemudahan berusaha di Indonesia dengan tetap memenuhi kriteria untuk menjaga kedaulatan, ketertiban, keamanan negara dan kepentingan nasional.

3. Imigrasi catat PNBP Rp4,6 Triliun hingga akhir Desember 2022

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Sugito saat meninjau persiapan petugas imigrasi menyambut partisipan G20 di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Rabu (2/11/2022). (dok. Ditjen Imigrasi Indonesia)

Sementara, Purnatugas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana yang mengisi jabatan sejak 30 Juni 2021 hingga 4 Januari 2023 mengatakan sudah ada sejumlah kebijakan keimigrasian yang diluncurkan selama masa tugasnya, di antaranya masa berlaku paspor paling lama 10 (sepuluh) tahun, Electronic Visa on Arrival (e-VOA) dan Visa Rumah Kedua (Second Home Visa).

Di masa tugasnya pula, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan angka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dalam sejarah keimigrasian, yakni Rp4,6 Triliun hingga akhir Desember 2022.

“Pencapaian Ditjen Imigrasi sampai saat ini tidak terlepas dari dukungan baik dari internal maupun eksternal. Tidak berlebihan kiranya jika ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada pimpinan, kolega, staf, maupun mitra kerja. Semoga kerja sama ini tetap dapat terjalin,” kata Widodo.