Banyak Sarjana Menganggur, JK Soroti Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi

Jakarta, IDN Times — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla menyoroti persoalan kualitas lulusan perguruan tinggi di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya terlihat dari banyaknya sarjana yang menganggur, tetapi juga lulusan yang terpaksa bekerja di bidang yang berada jauh di bawah kompetensinya.

Jusuf Kalla menilai kondisi itu menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja di pasar.

“Ada dua hal kalau banyak sarjana menganggur. Artinya supply lebih besar daripada demand,” kata Jusuf Kalla di sela menghadiri Pelantikan Kepengurusan PMI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2026-2031 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, melansir ANTARA, Minggu (13/9/2026).

Menurut JK, persoalan tersebut perlu dilihat dari dua sisi. Perguruan tinggi perlu memastikan lulusan yang dihasilkan memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menyerap tenaga kerja terdidik.

JK menilai perguruan tinggi tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah sarjana yang berhasil diluluskan setiap tahun.

Menurut dia, peningkatan kualitas lulusan harus menjadi perhatian utama agar gelar sarjana yang diperoleh benar-benar dibarengi dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja.

“Perlu adanya suatu cara untuk meningkatkan kualitas, tidak asal selesai (lulus) bagi sarjana, tapi kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas,” ujarnya.

Dengan demikian, kampus tidak sekadar memproduksi sarjana dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan lulusan memiliki kemampuan yang relevan dan mampu bersaing ketika memasuki pasar kerja.

Persoalan kualitas tersebut menjadi semakin penting ketika jumlah lulusan perguruan tinggi terus bertambah, sementara kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja tidak selalu tumbuh dalam kecepatan yang sama.

JK mengatakan persoalan ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan juga dapat terlihat dari sarjana yang akhirnya bekerja di bidang yang tidak membutuhkan kompetensi akademik sesuai latar belakang pendidikannya.

Ia mencontohkan sarjana yang bekerja sebagai petugas keamanan maupun tenaga kebersihan.

“Sekarang ini banyak lulusan sarjana yang bekerja jauh di bawah dari potensinya, seperti bekerja sebagai satpam, bekerja sebagai tenaga kebersihan dan lain-lain,” kata JK.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperbanyak jumlah lulusan perguruan tinggi. Kualitas pendidikan dan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja juga harus menjadi perhatian.

“Memang itu terjadi. Setiap tahun ada sekitar satu juta sarjana, sementara lapangan kerjanya terbatas,” ujarnya.

Di sisi lain, JK menilai perguruan tinggi bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

Pemerintah dan sektor ekonomi juga memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik.

“Lapangan kerja dan ekonomi kita agar lebih baik pengaturannya, sehingga lapangan kerja tercipta,” kata JK.

Dengan demikian, persoalan sarjana menganggur maupun bekerja di bawah kompetensinya membutuhkan penyelesaian dari dua arah. Perguruan tinggi perlu meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan, sementara perekonomian harus mampu menciptakan lapangan kerja yang sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja terdidik.

Bagi JK, keseimbangan antara kualitas lulusan dan ketersediaan lapangan kerja menjadi kunci agar pendidikan tinggi tidak berhenti pada pencapaian gelar, tetapi benar-benar meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.