JK: Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Dana Besar dan Partisipasi Publik
- Menurut Jusuf Kalla karakter bencana berbeda dengan tsunami Aceh 2004
- Tantangan relawan PMI di lapangan terkait akses transportasi
- JK mengatakan status bencana nasional merupakan kewenangan pemerintah
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK), mengatakan penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra membutuhkan dana besar, perbaikan infrastruktur, serta keterlibatan aktif masyarakat.
Hal tersebut disampaikan JK usai menerima donasi kemanusiaan untuk korban bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat senilai Rp1,5 miliar dari ASN, ibu-ibu PKK, masyarakat, serta Apdesi Kabupaten Tangerang. Donasi itu diserahkan langsung Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, di Markas Pusat PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).
1. Karakter bencana yang terjadi kali ini berbeda dengan tsunami Aceh 2004
JK menjelaskan, karakter bencana yang terjadi kali ini berbeda dengan tsunami Aceh pada 2004. Ia menyebut bencana banjir yang meluas di sejumlah daerah di Aceh dan Sumatra menimbulkan kerusakan besar, namun tidak sampai menghancurkan secara total seperti gempa atau tsunami.
“Kalau tsunami itu menghancurkan semuanya. Rumah, jalan, kota semua rata. Kalau banjir ini merusak, tapi tidak menghancurkan. Rumah masih ada, tapi penuh lumpur,” ujar dia.
Meski begitu, JK menekankan, luasnya wilayah terdampak membutuhkan penanganan serius, terutama terkait perbaikan infrastruktur yang rusak.
“Pemulihannya butuh dana besar dan tenaga kerja. Infrastruktur seperti jembatan dan akses jalan harus segera diperbaiki,” katanya.
2. Tantangan yang dihadapi relawan PMI di lapangan
JK juga menyoroti tantangan yang dihadapi relawan PMI di lapangan, terutama terkait akses transportasi yang sempat terputus di sejumlah titik.
"Kesulitannya terutama transportasi. Antara Banda Aceh dan Tamiang, atau ke daerah lain seperti Meureudu, itu banyak akses yang tidak bisa dilalui. Sekarang sebagian jembatan sudah dibangun kembali,” jelasnya.
3. Status bencana nasional merupakan kewenangan pemerintah
Terkait status bencana nasional, JK menegaskan, hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah. PMI, menurutnya, fokus pada tugas kemanusiaan membantu masyarakat terdampak.
JK juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam proses pemulihan, terutama dalam membangun kembali rumah dan fasilitas lingkungan.
"Masyarakat harus turut serta dalam membangun rumahnya sendiri. Walau berbeda skalanya dengan tsunami dulu yang memakan lebih dari 200 ribu korban jiwa, setiap satu nyawa tetap sangat berharga," ungkap mantan Wakil Presiden RI tersebut.
Dengan donasi kemanusiaan yang diterima, PMI berkomitmen mempercepat distribusi bantuan, perbaikan akses, serta pendampingan kepada warga terdampak di Aceh dan Sumatra.
