Jokowi Tak Juga Tolak Wacana 3 Periode, Mahasiswa Bakal Turun ke Jalan
Jakarta, IDN Times - Sejumlah mahasiswa yang tergabung di dalam gerakan Aliansi Mahasiswa Indonesia mengancam akan kembali turun ke jalan bila Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak menyampaikan penolakan untuk ikut lagi di Pemilu 2024. Aksi unjuk rasa itu merupakan bentuk protes karena wacana penambahan perpanjangan masa jabatan presiden tidak juga berhenti. Bahkan, pembantu presiden ikut serta dalam mengampanyekan gerakan penundaan pemilu tersebut.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Bayu Satria Utomo menjanjikan jumlah massa yang akan ikut dalam aksi unjuk rasa lanjutan bakal lebih besar. "Kami menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan pernyataannya secara resmi yang berisi penolakan agar pemilu 2024 ditunda! Kami berikan waktu selambat-lambatnya dua hari setelah dilaksanakannya aksi yakni 1 April 2022," ungkap Bayu dalam keterangan video yang dikirimkan pada Senin malam, 4 April 2022 lalu.
Artinya, tenggat waktu tersebut sudah lewat. Hingga saat ini belum ada penegasan dari Jokowi bahwa ia tak akan memperpanjang masa jabatannya.
"Apabila bapak presiden tidak membuat pernyataan tersebut, maka Aliansi Mahasiswa Indonesia akan mengecam dan akan menggelar aksi yang jauh lebih besar dari hari ini," kata dia lagi.
Bayu menambahkan aksi unjuk rasa tersebut akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Lalu, berapa banyak rencananya massa yang akan ikut aksi unjuk rasa susulan tersebut?
1. Mahasiswa yang bakal turun ke jalan akan mencapai puluhan ribu
Menurut Bayu, diprediksi akan ada puluhan ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia yang akan turun ke jalan bila wacana penundaan pemilu terus digaungkan. Mereka menuntut Jokowi yang memberikan pernyataan lantaran isu penundaan pemilu harus direspons oleh kepala negara.
Namun, sayangnya hingga saat ini, presiden belum kembali menyampaikan penolakan untuk ikut pemilu 2024 atau menambah masa jabatan presiden. "Sebenarnya kemarin adalah waktu terakhir yang dinantikan oleh mahasiswa untuk menunggu jawaban dari presiden. Puluhan ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia akan turun ke jalan jika wacana ini terus dikumandangkan," kata Bayu dalam keterangan tertulis.
Pada Jumat, 1 April 2022 lalu, BEM UI dan kampus lainnya yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia telah melakukan aksi unjuk rasa di area ring satu Istana Negara. Namun, mereka dilarang mendekat ke area Istana.
Mahasiswa mulai melakukan long march dari Kampus Trisakti pada pukul 14.30 WIB hingga 17.45 WIB. "Kami menyatakan penolakan pemilu ditunda dan memperpanjang masa jabatan presiden," ujarnya.
2. Jokowi sebut siapa pun boleh usulkan agar Pemilu 2024 ditunda, bagian dari demokrasi
Sementara, sikap Presiden Jokowi ketika menyampaikan tanggapannya secara langsung pada 2022, cenderung melunak. Bila pada 2019 lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tegas menolak dan bahkan hingga mengeluarkan pernyataan bahwa sikap tersebut sama saja dengan menampar mukanya, maka kali ini Jokowi membolehkan siapapun mewacanakan agar Pemilu 2024 ditunda.
Ia menyatakan bakal patuh kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. "Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh kepada konstitusi," ungkap Jokowi di Istana Bogor kepada harian Kompas pada 6 Maret 2022 lalu.
Jokowi menambahkan, siapa pun boleh dan sah-sah saja mengusulkan wacana agar Pemilu ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang. "Mau itu menteri atau partai politik, siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan Pemilu. Karena ini kan demokrasi, berpendapat kan bebas saja," kata dia.
"Tapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya, maka harus tunduk dan taat pada konstitusi," tuturnya lagi.
3. Survei LSI menunjukkan 70 persen responden tolak jabatan Jokowi diperpanjang
.jpg)
Sementara, hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas responden menolak jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Angkanya mencapai 70,7 persen yang meminta agar Jokowi meletakan jabatan pada 2024, meski pandemik COVID-19 nanti belum berakhir.
Jumlah responden yang mendukung perpanjangan jabatan presiden hanya 20,3 persen. Sisanya tidak menjawab.
Selanjutnya, sebanyak 68,1 persen responden menolak ide perpanjangan jabatan dengan alasan pemulihan ekonomi. Sementara 24,1 persen setuju dan sisanya tidak menjawab.
Sementara itu, 69,6 persen responden menolak perpanjangan jabatan presiden meski pemindahan ibu kota negara masih berlangsung. Pihak LSI menyebut, survei yang digelar pada 25 Februari 2022 hingga 1 Maret 2022, mewakili 71 persen dari populasi pemilih Pemilu nasional.
