Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi Widodo" hari ini, Senin (26/8), telah mengumumkan ibu kota negara akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Kini, yang perlu diperhatikan adalah apakah lokasi tersebut sudah sesuai dengan kriteria sebuah ibu kota negara berdasarkan standar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)? Lantas apa saja kriteria yang menjadi penentuan lokasi ibu kota negara tersebut?
Lokasi strategis ini penting bagi calon IKN baru. Hal itu untuk memudahkan akses menuju ke wilayah tersebut. Kalimantan Timur berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi.
Secara peta Indonesia, Kaltim memenuhi syarat untuk berada di lokasi strategis.
Luas total Kaltim tercatat sebesar 127.346,92 km² dan populasi sebesar 3.575.449 jiwa. Wilayah tersebut disebut banyak lahan milik pemerintah yang bisa dioptimalkan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya investasi.
Persoalan bencana, wilayah di Kalimantan cukup dikenal minim dengan bencana. Sayangnya, untuk wilayah Kaltim kondisi itu tidak terlalu berlaku. Kaltim masih memiliki potensi bencana banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).
Syarat kelima yang ditetapkan pemerintah adalah tersedianya sumber daya air yang cukup serta bebas dari pencemaran lingkungan. Hanya saja, ketersediaan sumber daya air tanah di Kaltim masih rendah.
Kondisi lingkungannya juga tidak seutuhnya aman dari pencemaran. Apalagi banyak lokasi pertambangan di wilayah tersebut.
Hal ini penting untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan. Kemudian, ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau. Terakhir, tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan
Hal ini penting agar nantinya orang-orang yang pindah ke IKN baru tidak mudah mengalami konflik. Sebab, IKN harus ramah bagi para pendatang dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.
Sebagai pusat pemerintahan yang baru, faktor keamanan tentu penting. Apalagi nantinya kota tersebut bakal banyak menggelar acara kenegaraan. Hingga saat ini, Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses merampungkan kajian untuk menentukan lokasi pasti pemindahan IKN.