Kapolri Bakal Pimpin Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024
Jakarta, IDN Times - Polri akan menggelar pasukan Operasi Mantap Brata 2003-2024 secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 pada Selasa (17/10/2023).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polm Sandi Nugroho mengatakan, gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 tingkat Mabes Polri akan dipusatkan di Silang Monas, Jakarta Pusat.
Upacara akan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sandi mengatakan, apel gelar pasukan itu dalam rangka pemeriksaan akhir kesiapan personel, alat serta sarana dan prasaran yang digunakan Polri untuk mengamankan Pemilu 2024.
"Besok pagi jam 07.00 WIB, rencana Kapolri yang mimpin di Monas," kata Sandi melansir ANTARA, Senin (16/10/2023).
1. 434.197 personel dikerahkan untuk amankan pemilu
Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan digelar selama 222 hari, terhitung sejak 17 Oktober 2023 besok.
Sandi mengatakan, sebanyak 434.197 personel Polri, mulai di tingkat Mabes hingga seluruh polda jajaran dikerahkan untuk mengamankan pemilu 2024.
"Untuk jumlah personel masih tetap, belum ada perubahan," kata Sandi.
2. Polri siapkan sembilan Satgas pada Pemilu 2024 nanti
Sebelumnya, Sandi menyiapkan sembilan skema satuan tugas (satgas) yang berbeda dalam Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilu 2024.
Adapun 9 satgas itu adalah Satgas Pengamanan Capres-Cawapres, Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Penindakan, Satgas Gakkum, Satgas Antiteror, Satgas Pengaman TPS Luar Negeri, Satgas Hums, dan Satgas Banops.
“Polri menerjunkan kekuatan penuh untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024. Sekitar 434.197 personel diturunkan,” kata Sandi.
3. KPU petakan potensi permasalahan pada tahapan Pemilu 2024
Sementara itu, berdasarkan laporan sementara KPU, ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan.
Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di DPT pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT.
"Ada potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara," katanya.
Sandi menuturkan, Bawaslu mencatat potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih.
Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu. Beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.
"Dengan optimalnya sinergisitas antara penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu dan KPU tentang Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan menambah kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu yang akan dilaksanakan," katanya.
Atas hal tersebut, Sandi mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengawal Pemilu 2024 dan meredam segala bentuk potensi konflik.
TNI dan Polri, kata Sandi, bakal menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
Polri juga sudah mulai memetakan secara rinci dan detail 11 variabel potensi konflik berikut strategi penanganannya, antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilu, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik pasangan calon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, profesional pengamanan, dan isu SARA pasangan calon.
"Polri juga melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif," kata dia.
