DPR Minta Kemendikdasmen Juga Beri Insentif ke Tenaga Administrasi Sekolah
- Tenaga administratif sekolah tak mendapat insentif
- Guru dapat tunjangan sertifikasi, tenaga administratif tidak
- Kemendikdasmen diminta berikan tambahan honor untuk tenaga administratif
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, guru honorer layak bergembira atas kenaikan insentif sebesar Rp100 ribu per bulan mulai 2026. Kenaikan ini adalah bagian dari tambahan insentif yang sudah dibayarkan sebesar Rp300 ribu per bulan di tahun lalu.
Tambahan insentif itu mulai efektif berlaku per 1 Januari 2026, sehingga total jumlah insentif yang diterima guru honorer menjadi Rp400 ribu per bulan.
"Kalau dilihat nilai Rp100 ribu-nya tentu tidak begitu bersemangat. Tetapi kalau dikalikan dengan jumlah guru honorer, jumlah ini tentu sangat besar. Menurut data yang ada, jumlah guru honorer 2,6 juta orang atau 56 persen dari 3,7 juta guru di Indonesia. Kalau masing-masing mendapat tambahan Rp100 ribu per bulan, maka Kemendikdasmen akan mengeluarkan anggaran sebesar Rp3,12 triliun per tahun," ujar Saleh dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (28/12/2025).
"Guru honorer tentu sangat bersyukur. Paling tidak, ada tambahan anggaran untuk menutupi kebutuhan pokok sehari-hari. Apakah ini sudah ideal? Tentu belum. Kemendikdasmen harus bekerja keras lagi agar insentif ini bisa lebih tinggi lagi," lanjutnya.
1. Singgung nasib tenaga administratif sekolah yang tak mendapat insentif
Namun, ujar Saleh, kenaikan insentif tersebut tidak serta merta dinikmati oleh seluruh pengelola lembaga pendidikan. Misalnya tenaga administratif sekolah. Tak jarang, tugas mereka tidak kalah beratnya dengan guru. Mereka bekerja full time dan harus menyiapkan semua sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan.
"Mereka harus menyiapkan kelas, absensi, alat tulis, alat peraga, alat olah raga, serta semua keperluan teknis dan non-teknis yang diperlukan. Bahkan, urusan dana BOS pun mereka yang paling sibuk. Mulai dari menginventarisasi barang kebutuhan sekolah, memesan dan berbelanja, menjaga dan memeliharanya agar tidak cepat rusak, sampai nanti di ujung membuat laporan pertanggungjawaban. Jika ada kekeliruan, mereka yang pertama sekali diperiksa," ujar Wakil Ketua Umum DPP PAN itu.
"Yang lebih heroik lagi, para tenaga administratif ini sering sekali juga harus mengutip pembayaran SPP setiap siswa di sepanjang waktu. Kalau SPP tidak lancar, otomatis semua aktivitas akan terkendala. Karena itu, mau tidak mau, ikhlas atau tidak, mereka harus sabar menjalani semuanya," kata Saleh.
Berbeda dengan guru honorer yang mendapat tambahan insentif sebesar Rp400 ribu per bulan, menurut Saleh, tenaga administratif bekerja seakan tanpa pamrih. Padahal tanpa mereka, proses belajar mengajar akan sangat terganggu. Sebab, ada banyak tugas-tugas kecil rutin lainnya yang tidak bisa ditangani guru secara langsung.
2. Selain insentif, guru juga dapat tunjangan sertifikasi
Sementara guru, ujar Saleh, juga berhak mengajukan tunjangan sertifikasi. Karena honor sertifikasi besar, hampir semua guru berlomba untuk mendapatkannya.
"Kalau sudah dapat, tentu penghasilan guru akan sangat lebih layak. Dalam struktur gajinya, akan ada gaji pokok, tunjangan sertifikasi, insentif guru, honor pengawas ujian, dan penghasilan lain yang sifatnya insidentil," ujarnya.
Sedangkan tenaga administratif pendidikan tidak pernah menerima tunjangan sertifikasi. "Bahkan menurut saya, dalam setiap pembahasan kesejahteraan guru, mereka ini sengaja ditinggalkan. Padahal, faktanya mereka juga harus membiayai kebutuhan keluarganya yang tidak kalah beratnya dengan keluarga guru," jelas Saleh.
3. Minta Kemendikdasmen berikan tambahan honor atau insentif untuk tenaga administratif sekolah
Saleh menegaskan, selama ini program afirmasi untuk tenaga administratif pendidikan sangat jarang dilakukan. Tidak heran, di banyak daerah, ada tenaga administratif yang justru juga ikut mengajukan tunjangan sertifikasi. Ada banyak yang berhasil. Jika nanti ada pemeriksaan, pihak sekolah pada akhirnya terpaksa menutupi.
"Karena bagaimana pun, pihak sekolah pasti mengakui arti penting dan peranan mereka dalam memajukan dunia pendidikan. Pihak sekolah berada di persimpangan jalan, antara memberdayakan mereka di satu sisi atau membiarkan mereka melanggar aturan dan moralitas," kata Saleh.
"Dalam konteks itu, saya mendorong dan mendukung agar Kemendikdasmen berdiri di baris depan untuk membantu, membela, dan memberdayakan mereka. Mereka adalah pejuang-pejuang kemajuan pendidikan kita. Kalau bisa dalam waktu dekat ini, kemendikdasmen sudah harus memberikan tambahan honor, insentif, tunjangan, atau apapun namanya. Keberpihakan harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Contoh sederhana adalah membuka ruang yang lebih luas bagi penggunaan dana BOS untuk menunjang kesejahteraan mereka," lanjut Saleh.
