Kasus Dugaan Suap Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Segera Diadili
Jakarta, IDN Times - Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ardian Noervianto segera diadili di persidangan. Ia merupakan tersangka dugaan suap dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka 2021.
"Jaksa KPK telah selesai melimpahkan berkas perkara berikut surat dakwaan dari Terdakwa Mochamad Ardian Noervianto dan Terdakwa Laode M Syukur Akbar ke Pengadilan Tipikor pada PN Pusat," ujar Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, Jumat (10/6/2022).
"Pengadilan Tipikor saat ini memiliki wewenang terkait status penahanan para Terdakwa tersebut," sambungnya.
1. KPK siap menyidangkan Ardian Noervianto
Ali menjelaskan bahwa KPK tinggal menunggu penetapan sidang perdana untuk pembacaan dakwaan dari Majelis Hakim. KPK mengaku siap untuk menyidangkan mantan anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu.
"Terkait agenda perdana pembacaan surat dakwaan, Tim Jaksa masih menunggu terbitnya penetapan penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dari Kepaniteraan Pidana Khusus Pengadilan Tipikor," ujarnya.
2. KPK janji kembangkan kasus ini apabila ada fakta hukum yang terungkap
Ali mengungkapkan bahwa kasus ini akan dikembangkan lebih lanjut. Namun, hal itu baru dilakukan ketika ada fakta hukum yang terungkap usai persidangan.
"KPK mengajak masyarakat ikut mengawal proses persidangan ini," ujarnya.
3. Ardian jadi tersangka suap dana PEN pada Januari 2022
Diketahui, Ardian ditetapkan sebagai tersangka suap dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur pada Kamis, 27 Januari 2022. Ia diduga telah menerima suap dari eks Bupati Kolaka Timur Andi Nur Merya senilai 131 ribu dolar AS atau setara Rp1,5 miliar.
Suap itu diduga diberika Andi agar Ardian mengabulkan pengajuan pinjaman dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur.
Ardian disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
