Kejati Geledah Dinas Kebudayaan Jakarta, Kerugian Masih Dihitung
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jakarta menerima surat pemberitahuan terkait dugaan penyimpangan aktivitas anggaran 2023 di lingkungan Dinas Kebudayaan di Jakarta. Kejaksaan Tinggi Jakarta pun melakukan penggeledahan di Dinas Kebudayaan sejak pukul 10.40 WIB hingga saat ini.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Jakarta, Budi Awaluddin, mengungkapkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi telah menginstruksikan Inspektorat Provinsi Jakarta untuk mendalami dan menginvestigasi kegiatan anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2023.
Dari hasil investigasi, ditemukan beberapa dugaan telah terjadi kerugian daerah akibat ketidaksesuaian pada beberapa sampling kegiatan. Saat ini, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta masih menghitung besaran kerugian daerah.
“Kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait permasalahan kasus ini dari Kejaksaan Tinggi. Tentunya, kami siap membantu Kejaksaan Tinggi untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024) malam.
Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry Wardhanamasih, kata Budi, masih berada di kantornya dan menjalani pemeriksaan. Berdasarkan informasi dari Sekretaris Dinas Kebudayaan, tidak hanya kantor Dinas Kebudayaan yang digeledah, tetapi juga rumah Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan dan kantor pihak ketiga atau swasta.
Sementara, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, menjelaskan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kebudayaan nilainya mencapai Rp150 miliar dan penyidik sudah menemukan peristiwa pidana. Pada 17 Desember 2024 bahkan kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Dengan nilai kegiatan kurang lebih sebesar Rp150 miliar sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor PRINT- 5071/M.1/Fd.1/12/2024 Tanggal 17 Desember 2024," katanya.
