Kemendagri Ingatkan Pentingnya Moderasi Beragama Usai Pemilu 2024

09 Mar 2024, 17:08 WIB

Iglo Montana Dharmawan

News

Channel

Add Us on Google

Kemendagri Ingatkan Pentingnya Moderasi Beragama Usai Pemilu 2024

Plt. Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pum, Aang Witarsa (Dok. Kemendagri)

Jakarta, IDN Times - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Aang Witarsa Rofik menekankan pentingnya penguatan moderasi beragama untuk membangun sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan, guna mencegah konflik lebih luas, juga untuk menciptakan negara yang adil, ramah, rukun, damai, dan makmur bagi semua warga Indonesia.

“Perlu antisipasi terhadap polarisasi masyarakat usai Pemilu 2024, yang dapat memicu konflik sosial akibat sensitivitas negatif yang tinggi di berbagai interaksi, baik langsung maupun di dunia maya,” ujar Aang dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Aang sebelumnya menyampaikan hal ini dalam kegiatan “Komunikasi Sosial Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya” yang digelar Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Ditjen Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024) lalu.

1. Perlu perhatian khusus pada upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika

Barang bukti Narkoba yang disita pihak kepolisian (IDN Times/ Fanny Rizano)

Kegiatan itu sendiri dihadiri 100 peserta yang terdiri dari Perwakilan Anggota Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) wilayah Bogor, Perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) Kota Bogor, Perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor, dan Penyuluh Agama.

Dalam kesempatan itu, Aang juga menegaskan perlunya perhatian khusus kepada upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Juga pada penanganan ketahanan sosial, kemasyarakatan, dan seni budaya.

2. Stabilitas dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat jadi fokus utama

Plh. Direktur Jendral (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Togap Simangunsong (Dok. Kemendagri)

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togap Simangunsong, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menekankan pentingnya kesadaran akan potensi konflik sosial setelah Pemilu 2024, serta antisipasi terhadap kerawanan konflik pada pilkada serentak yang akan berlangsung pada Oktober 2024.

“Dalam konteks ini, peran penting Badan Kesbangpol dalam menjaga kedamaian selama proses pemilu yang lalu diapresiasi, sementara stabilitas dan ketersediaan kebutuhan pokok menjadi fokus utama dalam menjaga kepuasan masyarakat dan stabilitas nasional,” ungkap Togap dalam sambutannya.

Menurut Togap, koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah perlu diperkuat dalam rangka menstabilisasi harga dan pengelolaan ketersediaan bahan pokok. Kerja sama antar instansi daerah dalam mengembangkan inovasi dan efisiensi distribusi barang menjadi salah satu langkah yang penting dalam upaya pencegahan dini potensi konflik di daerah.

“Dengan demikian, diharapkan kegiatan komunikasi sosial isu-isu strategis bidang ekonomi, sosial dan budaya ini menjadi salah satu langkah yang dapat memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, serta memperkuat harmoni dan kedamaian dalam masyarakat,” ujar Togap.

3. Kegiatan komsos dihadiri 5 ahli di bidangnya

Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Gelar Kegiatan Komsos Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Bogor (istimewa)

Sebagai informasi, kegiatan Komunikasi Sosial Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya tersebut diisi dengan acara Diskusi Panel yang dipandu oleh moderator, Kepala Bidang Ketahanan Ekososbud Agama dan Ormas Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor, Sujana. Hadir sebagai 5 narasumber atau pakar ahli di bidangnya yaitu:

1. Deputi Pencegahan pada BNN RI, Irjen. Pol. Richard Nainggolan dengan tema materi, “Isu-Isu Strategis Bidang Sosial Kemasyarakatan Terkait Sinkronisasi Program Kerja BNN”.

2. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Soni Paskah Daeli dengan tema materi “Isu-Isu Strategis Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Pasca Pemilu 2024”.

3. Kepala Bidang Harmoniasi Umat, Beragama, Kementerian Agama, Anwaruddin Ambary dengan tema materi ”Isu-isu Strategis Bidang Kerukunan Umat Beragama Terkait Moderasi Beragama Pasca Pemilu 2024”.

4. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari, yang diwakili oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, Agus Hasan.

5. Peneliti Madya Bidang Bisnis dan Manajemen Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri (PRPDM), Herie Saksono.