Kemenhan Desak Connie Bakrie Ungkap Identitas Mafia Alutsista Mr. M

Di dalam keterangan tertulisnya, Dahnil juga menyebut sebagai akademisi seharusnya Connie menyampaikan sesuatu berdasarkan bukti dan data. Bukan sekedar menyebar rumor apalagi fitnah. 

"Akademisi bisa saja salah, tapi tak boleh berbohong. Jadi, kami akan sangat berterima kasih sekali bila Bu Connie menyebut saja mafia-mafia itu," ujar Dahnil. 

Menurut dia, bila memang ada bukti yang cukup tentu akan didukung penuh oleh Kemenhan untuk diproses secara hukum. Sebab, kata Dahnil, sejak awal Menhan Prabowo sudah mewanti-wanti tidak ada tempat bagi siapapun yang mau bermain-main dalam upaya modernisasi alutsista. 

"Sebab, ini terkait eksistensi Indonesia sebagai bangsa, kewibawaan Indonesia sebagai negara," tutur dia. 

Dahnil menambahkan, Menteri yang berasal dari Partai Gerindra itu ingin upaya modernisasi alutsista dilakukan dengan akuntabel dan menjaga kepentingan nasional.

Menurut Connie, keberadaan mafia alutsista tidak hanya diketahui oleh dirinya. Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum dan diketahui oleh anggota Komisi I bidang pertahanan, Muhammad Farhan, eks Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI S. Ponto, dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani. 

Di dalam dialog virtual yang digelar akhir April lalu, Farhan menyebut, dalam dokumen panitia kerja dengan Kemenhan, tidak ada istilah mafia alutsista. 

"Tapi, dalam setiap tender pemerintah ada usaha untuk melakukan intervensi spesifikasi yang ditentukan (untuk dibeli). Yang bermain ya para pengusaha dan panitia tender. Pengusaha dari dalam negeri," kata Farhan dalam diskusi tersebut.

Ia menjelaskan, meski pembelian alutsista dilakukan berdasar kesepakatan antar negara, tetapi harus melalui pihak ketiga. "Kecuali kalau kita beli dari Iran, langsung tanpa perantara. Tapi, kalau kita beli (alutsista) dari Iran, maka akan kena marah Amerika Serikat," tutur dia sambil tertawa. 

Ia kemudian memberikan contoh Indonesia berminat untuk membeli jet tempur F35. Tetapi, tidak bisa langsung memesan ke Pemerintah AS dan menyetorkan uangnya ke Kementerian Keuangan. 

"Pasti harus melalui Lockheed Martin. Lockheed pasti akan menunjuk agennya yang ada di Singapura. Agennya yang di Singapura pasti menunjuk perusahaan perwakilannya di Indonesia," ujarnya. 

Sementara, menurut eks Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto, institusinya memiliki tugas untuk melakukan verifikasi alutsista yang dibeli oleh pemerintah. "Semua pengadaan senjata dan alutsista dari luar negeri, itu atase pertahanan yang berada di bawah BAIS, yang merekomendasikan," ungkap Soleman di diskusi virtual yang sama. 

"Mereka yang menjaga bahwa ini (alutsista atau senjata) datang dari tempat yang sesuai di kontrak," ujarnya lagi. 

Ia mengatakan, sejauh ini pembelian alutsista dan senjata dari luar Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan di kontrak pembelian. Kecuali, kata dia, dari kontraknya sudah salah. 

Farhan mengatakan, tidak ada yang keliru bila pihak swasta terlibat dalam pengadaan alutsista atau senjata. Tetapi, sulit menjaga integritas dari pihak tersebut. Sering kali dari negara asal harganya sudah dinaikan alias mark up. 

"Jadi, ketika benda itu tiba di Bandara Halim, harganya sudah naik 30 persen sampai 40 persen. Itu yang sebetulnya sangat sulit untuk diberantas, karena itu praktik internasional," ujar Farhan. 

Ia menambahkan, bila ada satu saja jalur di rantai itu coba diputus Indonesia, maka pemerintah harus berhadapan dengan badan PBB yang mengurusi perdagangan (WTO).