Ketua KPU Hasyim Asyari Hadapi Sidang Kasus Asusila di DKPP Besok

Aristo berharap sidang dugaan kasus asusila yang dilakukan Hasyim Asy'ari terhadap anggota PPLN digelar secara tertutup.

Ia menjelaskan, sidang digelar secara tertutup untuk melindungi kliennya sebagai korban tindak asusila.

"(Harapan kami sidang digelar) tertutup, karena melindungi klien saya. Karena ada informasi-informasi yang bersifat sangat pribadi," kata Aristo.

Kuasa hukum pengadu dari LKBH FHUI lainnya, Maria Dianita Prosperiani, memastikan sudah melengkapi laporan terkait tindak asusila yang dilakukan Hasyim dengan belasan bukti.

Bukti tersebut menjadi dasar untuk mengajukan permohonan pengaduan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Menurutnya bukti yang disampaikan bisa menunjukkan pelanggaran Hasyim sebagai teradu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan aktif.

"Lalu apa saja sih dasarnya kami mengajukan permohonan ini, ini sudah ada beberapa belasan bukti seperti screenshot percakapan, foto, dan video. Serta juga bukti-bukti yang bisa menunjukkan benar-benar terstruktur, sistematis, dan aktif," ujar Maria dalam diskusi daring bertajuk Mewujudkan Ekosistem Penyelenggara Pemilu yang Adil Gender Tanpa Kekerasan Seksual, Sabtu, 20 April 2024.

Maria menyampaikan, dalam kasus asusila itu, Hasyim memanfaatkan relasi kekuasaan dan jabatannya sebagai Ketua KPU. Jabatan Ketua KPU diketahui membawahi anggota PPLN, sehingga hubungan Hasyim dengan korban sebagai atasan dan bawahan.

"Di sini juga teradu memberikan manipulasi informasi, serta juga menyebarkan informasi rahasia untuk menunjukkan kekuasaannya. Di sini jadi catatan adalah bahwa karena relasi kuasa ini adalah pelakunya orang yang benar-benar memiliki jabatan kekuasaan yang besar, di sini kami tidak hanya melihat konteksnya, di sini bukan sebagai hubungan romantis tapi di sini banyak kode etik yang dicederai oleh si pelaku," ucap dia.

Hasyim, menurut Maria, melanggar pedoman kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.

"Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dari Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, mengenai pelanggaran integritas. Integritas itu ada beberapa prinsip, itu prinsip jujur dan adil dan juga kemudian melanggar profesionalitas atas prinsip proporsional dan profesional," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DKPP, Heddy Lugito, menyebut tidak memungkiri, perkara asusila mendapat perhatian khusus masyarakat.

Oleh sebab itu, Heddy memastikan, akan memprioritaskan sidang tersebut agar baik Hasyim sebagai Teradu maupun anggota PPLN sebagai Pengadu, mendapat kepastian hukum.

Heddy juga berharap bisa meminimalisasi isu liar yang menyudutkan pihak tertentu, dengan diprioritaskannya sidang perkara itu.

"Jadi akan kita lakukan, bukan percepatan, kita prioritaskan penanganan perkara ini agar semua mendapat kepastian, tidak menjadi isu," ujar Heddy dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 8 Mei 2024.