Ketum PBNU: Izin Tambang untuk NU Masih Proses
- Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, mengakui izin tambang masih dalam proses. PBNU mengajukan izin karena membutuhkan dan sesuai dengan PP Nomor 25 Tahun 2024. Gus Yahya menegaskan PBNU ikut tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan dari dampak industri tambang.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf, mengaku izin tambang yang diajukan masih dalam proses. Menurutnya, izin tambang belum keluar.
"Belum, masih proses," ujar Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/7/2024).
1. Yahya mengaku belum tahu prosesnya sudah sejauh mana
Dalam kesempatan itu, Gus Yahya mengaku tak tahu sudah sejauh mana proses izin tambang. Menurutnya, PBNU hanya bisa menunggu.
"Belum tahu kita, pokoknya masih proses," kata dia.
2. Yahya ungkap alasan NU ajukan izin tambang
Sebelumnya, Yahya mengungkap alasan PBNU mengajukan izin mengelola tambang kepada pemerintah. Dia mengatakan alasan PBNU mengajukan izin tambang karena membutuhkan.
Pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
"Maka ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan afirmasi ini, kami melihat sebagai peluang dan segera kami tangkap, wong butuh, gimana lagi. Sehingga kami memang sudah mengajukan (izin), begitu pemerintah mengeluarkan revisi PP Nomor 96 Tahun 2021 yang memungkinkan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang, kami juga kemudian mengajukan permohonan," ujar Yahya di kantor PBNU, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.
3. NU mengaku punya tanggung jawab menjaga lingkungan
Menurut pria yang akrab disapa Gus Yahya, NU memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan. Sehingga diharapkan tempat yang dijadikan industri tambang tidak merusak lingkungan.
"Saya sendiri, saya pribadi sejak 2016, 2017, saya sudah berusaha menaikkan wacana tentang perlunya konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam," kata dia.
