Komisi I Desak Pemerintah Susun Roadmap Pemberantasan KKB di Papua

Menurutnya, negara tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata untuk terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat dan pegawai pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan publik.

Oleh Soleh mengatakan, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah pemerintah dalam memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua secara menyeluruh.

“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

Ia menekankan bahwa penanganan persoalan KKB tidak cukup dilakukan secara parsial atau kasus per kasus. Pemerintah bersama TNI dan Polri perlu menyusun strategi komprehensif yang memiliki sasaran, tahapan, indikator, serta evaluasi yang jelas.

“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tegasnya.

Menurut Oleh Soleh, roadmap tersebut penting agar penanganan keamanan di Papua dapat dilakukan secara lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan. Strategi keamanan juga harus berjalan beriringan dengan pendekatan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan masyarakat sipil.

Ia mengingatkan bahwa pendekatan yang hanya bersifat responsif berpotensi membuat pola kekerasan terus berulang. Karena itu, pemerintah harus memiliki strategi jangka panjang untuk menciptakan keamanan dan memastikan masyarakat Papua dapat menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.

“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” ujar Oleh Soleh.

Oleh Soleh juga meminta aparat melakukan investigasi secara profesional untuk mengungkap pelaku, jaringan, serta motif di balik penembakan tersebut. Penegakan hukum, kata dia, harus dilakukan secara tegas sekaligus tetap menjunjung tinggi hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. (WEB)