Komnas Perempuan Desak Evaluasi Latsar Usai Lima Peserta Meninggal
- Komnas Perempuan mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan Latsarmil SPPI setelah lima peserta meninggal dunia, menekankan pentingnya pendekatan berbasis HAM dan perspektif gender.
- Lembaga ini menyoroti tiga korban perempuan serta 32 peserta hamil yang sempat lolos seleksi, menunjukkan lemahnya skrining kesehatan dan perlunya perlindungan khusus bagi perempuan.
- Komnas Perempuan meminta pelatihan fisik bergaya militer dijalankan tanpa paksaan dan dengan uji cermat untuk mencegah kekerasan maupun kematian terhadap peserta, terutama perempuan.
Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh pelaksanaan latihan dasar (latsar) militer bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah lima peserta meninggal dunia saat mengikuti kegiatan tersebut.
Komnas Perempuan menilai peristiwa itu menunjukkan pendekatan pembekalan berbasis militer terhadap peserta sipil sehingga perlu dikaji ulang dengan mengedepankan hak asasi manusia (HAM), perspektif gender, serta prinsip do no harm.
Komisioner Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti, mengatakan, negara tetap bertanggung jawab atas keselamatan seluruh peserta selama mengikuti program yang berada di bawah kewenangannya.
"Negara memiliki tanggung jawab yang bersifat terus-menerus (ongoing positive obligation) untuk melindungi nyawa setiap peserta dalam program yang berada di bawah otoritasnya," kata Yuni, Rabu (1/7/2026).
1. Pertimbangkan keselamatan perempuan
Hingga 27 Juni 2026, lima peserta meninggal akibat tuberkulosis, henti jantung (cardiac arrest), dan heat stroke. Tiga dari lima korban merupakan perempuan.
Komnas Perempuan menilai tanggung jawab tersebut tidak gugur hanya karena peserta telah lolos tes kesehatan atau mengikuti program secara sukarela.
Yuni juga menyoroti fakta bahwa mayoritas korban adalah perempuan sehingga pemerintah perlu memastikan setiap program negara dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keselamatan perempuan.
"Fakta bahwa tiga dari lima peserta yang wafat adalah perempuan menunjukkan perlunya memastikan, setiap program negara, termasuk pembekalan bagi peserta sipil, dirancang dengan mengutamakan keselamatan, kebutuhan spesifik, dan perlindungan yang setara bagi perempuan," kata dia.
2. Soroti adanya ibu hamil
Selain itu, Komnas Perempuan menyoroti adanya 32 peserta SPPI perempuan yang diketahui sedang hamil, sempat dinyatakan lolos mengikuti latsarmil sebelum dipulangkan.
"Meskipun kemudian diputuskan untuk dipulangkan, hal ini menunjukkan proses skrining kesehatan yang tidak responsif gender," kata Yuni.
Komnas Perempuan juga meminta penyebab kematian tiga peserta perempuan tidak disederhanakan sebagai akibat faktor biologis sebelum dilakukan investigasi independen.
3. Harus kedepankan prinsip tanpa paksaan dan uji cermat
Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, mengatakan, pelatihan fisik yang mengadopsi metode pendidikan militer harus mengedepankan prinsip tanpa paksaan dan uji cermat (due diligence) untuk mencegah risiko kekerasan maupun kematian terhadap perempuan.
"Latihan fisik intensif seperti baris-berbaris dan latihan menembak yang mengadopsi metode pendidikan militer penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip tanpa paksaan, serta uji cermat (due diligence), yaitu mengambil langkah yang tepat dan efektif guna mencegah, melindungi, perempuan dari risiko kekerasan termasuk kematian," ujar Dahlia.
