KPF Duga 12 Polisi Non-Berseragam Terlibat Kekerasan Aksi Agustus 2026

01 Oct 2026, 20:28 WIB

3 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

KPF menduga 12 anggota Polri non-berseragam terlibat dalam kekerasan terhadap Faturrohman dan Bambang Setiawan saat demonstrasi 27 Agustus 2026.
Dugaan keterlibatan dipetakan berdasarkan rekaman visual, penelusuran sumber terbuka, serta keberadaan orang-orang tertentu bersama aparat.
KPF menegaskan temuan tersebut masih berupa hasil investigasi dan belum menjadi penetapan atau kesimpulan hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Pencari Fakta (KPF) menemukan dugaan keterlibatan 12 anggota Polri non-berseragam dalam kekerasan terhadap Faturrohman dan Bambang Setiawan di tengah kericuhan demonstrasi 27 Agustus 2026. Dugaan tersebut didasarkan pada penelusuran rekaman visual dan keberadaan sejumlah orang yang disebut terlihat bersama aparat kepolisian.

Dalam laporan investigasinya, KPF menyebut kekerasan tersebut melibatkan aktor negara dan non-negara. Temuan itu masih merupakan hasil investigasi KPF dan bukan penetapan hukum terhadap 12 orang yang disebut.

"Berdasarkan hasil investigasi dari Komisi Pencari Fakta, tindak kekerasan ini melibatkan kombinasi antara aktor negara, dalam hal ini adalah aparat kepolisian non-berseragam, serta aktor non-negara," Tulis mereka dalam "Negara dalam Pusaran Kekerasan: Laporan Investigasi Mobilisasi Represi dalam Demonstrasi 27 Agustus 2026", dikutip Kamis (1/10/2026).

Dalam aksi Agustus 2026 ada dua korban, yakni Faturrohman (18), pelajar kelas 12 asal Pejompongan, mengalami kekerasan saat aksi 27 Agustus 2026 meski disebut berstatus non-demonstran. Dia mengalami sejumlah luka dan kehilangan dua gigi. Sementara Bambang Setiawan (60), pedagang cermin asal Pejompongan, juga menjadi korban kekerasan dalam aksi tersebut dan ditemukan tewas di RSAL Mintohardjo.

1. KPF petakan peran 12 orang
Donasi dari warga Threads mengalir untuk massa aksi demo DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (IDN Times/Sandy Firdaus)
KPF sendiri terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
KPF mengklasifikasikan 12 orang yang diduga anggota Polri non-berseragam berdasarkan peran dan keberadaan mereka dalam rangkaian peristiwa. Beberapa disebut melakukan kekerasan langsung terhadap Faturrohman, termasuk menendang punggung, wajah, hingga kepala. Sebagian lainnya diduga membiarkan kekerasan terhadap Bambang.
KPF menyebut dugaan tersebut diperkuat karena sejumlah orang berbaju hitam terlihat bersama polisi berseragam maupun dalam rangkaian penangkapan massa.
"KPF menemukan sebanyak 14 OTK yang terlibat, di mana 12 OTK di antaranya diduga merupakan anggota kepolisian," tulis KPF.
2. Ada yang diduga ikut briefing polisi
Ilustrasi Demo. (IDN Times/Anjani Asra)
KPF kemudian menelusuri identitas dan satuan sejumlah orang melalui sumber terbuka. Salah satunya OTK-8 yang diduga merupakan anggota Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.
Dalam dokumentasi yang ditelusuri KPF, OTK-8 disebut terlihat berbaris bersama anggota Polri non-berseragam lainnya dan mengikuti briefing yang diduga dipimpin Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya.
KPF juga menemukan keberadaan Immanuel Sinaga di Jalan Pejompongan Raya pada hari yang sama. Namun, laporan tersebut menyebut belum dapat memastikan apakah Immanuel menyaksikan kekerasan terhadap korban.
3. Identitas OTK-12 ditelusuri lewat wajah
Ilustrasi kekerasan di lingkungan kampus. (IDN Times/Aditya Pratama)
KPF juga menelusuri OTK-12 yang disebut terlihat berada di tengah kekerasan terhadap Faturrohman dan Bambang. Orang tersebut disebut terlihat bersama polisi non-berseragam dan aparat berseragam dalam sejumlah rekaman.
KPF kemudian menggunakan pencarian wajah melalui sumber terbuka untuk menelusuri identitasnya. Dari penelusuran sejumlah pemberitaan, KPF menduga OTK-12 berasal dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Dalam laporannya, KPF menyatakan temuan tersebut diperoleh dari analisis dokumentasi digital dan penelusuran sumber terbuka. Dugaan identitas maupun keterlibatan tersebut belum menjadi kesimpulan hukum.