Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

KPK Ungkap Dugaan Pemerasan WNA Masih Terjadi Meski Pejabat Kena OTT

02 Sep 2026, 09:30 WIB

Ilustrasi korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

KPK menduga praktik penerimaan uang oleh oknum Imigrasi masih berlangsung setelah operasi tangkap tangan.
Silmy Karim dan tujuh orang lainnya menjadi tersangka dugaan pemerasan serta gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA.
PPATK menemukan aliran dana Rp366,7 miliar pada 96 rekening terkait 35 pegawai Kementerian Imipas sepanjang 2019-2025.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Apakah pengawasan layanan Imigrasi perlu diperketat?

Vote Now

2019-2025

PPATK menemukan aliran dana pada 96 rekening bank terkait 35 pegawai Kementerian Imipas dengan total nilai Rp366,7 miliar.

Rabu (2/9/2026)

Budi Prasetyo menyatakan KPK menduga praktik penerimaan uang oleh oknum Imigrasi masih terus dilakukan pasca peristiwa tertangkap tangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Apakah pengawasan layanan Imigrasi perlu diperketat?

Vote Now

What?
KPK mengungkap dugaan pemerasan oleh pejabat Imigrasi masih terjadi meski sejumlah pejabat telah terjaring OTT.
Who?
KPK, Budi Prasetyo, Silmy Karim, Jaya Saputra, dan sejumlah pejabat Imigrasi terlibat dalam pengungkapan perkara ini.
Where?
Dugaan terkait pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia. Salah satu kantor Imigrasi yang disebut berada di Bali.
When?
Budi Prasetyo menyampaikan keterangan yang dikutip pada Rabu (2/9/2026).
Why?
Silmy Karim dan tersangka lain diduga terkait pemerasan serta gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal WNA.
How?
Jaya Saputra diduga memerintahkan penarikan biaya ekstra dari WNA, lalu uang dibagikan kepada sejumlah pihak di Kementerian setiap Jumat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Apakah pengawasan layanan Imigrasi perlu diperketat?

Vote Now

KPK bilang ada orang di Imigrasi yang diduga masih menerima uang. Dulu KPK menangkap beberapa pejabat, termasuk Silmy Karim. Silmy dan tujuh orang lain jadi tersangka karena urusan izin tinggal WNA. Ada juga kantor Imigrasi yang sudah tidak melakukan pemerasan dan mengembalikan uang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Apakah pengawasan layanan Imigrasi perlu diperketat?

Vote Now

Sejumlah kantor Imigrasi disebut sudah tidak melakukan pemerasan dan bahkan mengembalikan uang. Pengembalian tersebut menunjukkan adanya tindakan berbeda di tengah dugaan praktik penerimaan uang yang masih diungkap KPK. Keterangan mengenai uang yang disita di Bali juga merujuk pada dugaan uang yang telah diterima sebelumnya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Apakah pengawasan layanan Imigrasi perlu diperketat?

Vote Now

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan pemerasan yang dilakukan pejabat Imigrasi masih terjadi. Padahal sejumlah pejabat di Imigrasi telah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT), termasuk mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.

"Jadi pasca-terjadinya peristiwa tertangkap tangan, KPK menduga bahwa praktik-praktik penerimaan uang yang dilakukan oleh para oknum di imigrasi ini masih terus dilakukan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip pada Rabu (2/9/2026).

1. Ada sejumlah pihak yang telah mengembalikan uang

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (IDN Times/Aryodamar)

Meski begitu, ada juga kantor imigrasi yang sudah tidak melakukan pemerasan. Bahkan, mengembalikan uang.

"Misalnya yang dilakukan tempo hari di Bali, ini dugaan yang disita ini adalah dugaan uang yang memang diterima sebelumnya," kata Budi.

2. Kasus Silmy Karim terungkap lewat OTT KPK

SIlmy Karim (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Diketahui, Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka usai KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat Imigrasi. Dia menjadi tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.

Selain Silmy, ada 7 tersangka lainnya, yakni Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG), Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS), Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS), Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS).

Lalu, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA), Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP), dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

3. Silmy Karim diduga dapat Rp100 juta tiap Jumat

SIlmy Karim (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Kasus Silmy Karim bermula dari perkara korupsi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan yang ditangani KPK serta laporan transaksi keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

PPATK menemukan aliran dana pada 96 rekening bank terkait 35 pegawai Kementerian Imipas dengan total nilai Rp366,7 miliar sepanjang 2019-2025. Dari jumlah tersebut, hanya 3 persennya atau Rp9,7 miliar yang bersumber dari gaji atau tunjangan.

Sisanya diduga berasal dari pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian, seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal,

Silmy yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi diduga memeras dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) melalui Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal.

Lalu, Jaya memerintahkan Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal untuk menarik biaya ekstra dari WNA untuk setiap permohonan izin tinggal.

Sejumlah pihak di Kementerian Imipas menerima uang senilai total Rp145,5 miliar baik secara langsung maupun perantara.

Kemudian, uang itu dibagikan kepada sejumlah pihak di Kementerian setiap Jumat. Silmy Karim diduga mendapatkan Rp100 juta setiap pekannya.