Jakarta, IDN Times – Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyambangi Balai Kota Jakarta untuk bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno.
“Kami menyambut kedatangan tamu kehormatan bagi kami di Pemprov DKI, yaitu pimpinan KPU DKI Jakarta,” kata Anies kepada awak media, Kamis (11/1)
Apa saja yang dibahas oleh Pemprov DKI dengan KPU DKI?
Salah satu yang dibahas adalah hasil evaluasi penyelenggaraan Pilkada DKI 2017. Hasil evaluasi diharapkan Anies dapat meningkatkan pesta demokrasi baik di Jakarta tiap lima tahun sekali itu ataupun untuk Pilpres 2019.
“Bapak-bapak Ibu (KPU DKI) menyampaikan hasil-hasil dokumentasi, observasi, analisa, atas penyelenggaraan Pilkada kemarin yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilukada di masa yang akan datang,” kata Anies.
KPU DKI berharap Pemprov DKI dapat membantu memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana, perkantoran, untuk mobilitas dan juga yang lain-lain, termasuk juga tenaga pendukung untuk menunjang kerja para penyelenggara dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2019.
“Selain memang kami sampai beberapa tahapan yang sudah berjalan, seperti verifikasi partai politik dan juga sebentar lagi rekrutmen tenaga ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), kami tadi menyampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur soal perlunya fasilitas,” kata Ketua KPU DKI Sumarno.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menyatakan akan selalu membantu KPU DKI dalam tugas-tugasnya seperti memberikan fasilitas, infrastruktur penunjang dan lainnya.
“Sehingga Bapak Ibu di KPU bisa konsentrasi pada penyelenggaraan dan tidak direpotkan dengan masalah-masalah infrastruktur yang bisa mengganggu konsentrasi,” ucapnya.
Ketua KPUD Jakarta Sumarno mengatakan pihaknya telah mengembalikan dana hibah yang diberikan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp 67 miliar.
“Tadi kami laporkan kepada Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur bahwa dari anggaran yang kami terima, hibah Rp 478 miliar, itu setelah selesai semuanya, kami mengembalikan sebesar Rp 67 miliar dari keseluruhan anggaran Pilkada DKI. Itu sudah kami serahkan kepada Pemprov DKI,” jelas Sumarno.
Menanggapi permintaan KPU DKI, Sandiaga berjanji akan membentuk tim kecil dan menugaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Darwis Muhammad Aji untuk bekerja sama dengan Sumarno.
“Karena ada beberapa catatan seperti kantor KPU Jakarta Pusat itu di tenda, di bawah tenda, tapi lebih bagus dari yang tanah abang kan pak ya (hehehe). Jadi itu mesti diperbaiki. Ada juga kebutuhan pelatihan, kebutuhan penambahan dari jumlah petugas karena rencananya pemilu 2019, pileg dan pilpres ini TPS-nya jumlahnya dua kali lipat. Jadi akan mencapai 26 ribu,” papar Sandiaga.