Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Bahas Ketimpangan Sosial di Jakarta, Menteri BUMN Temui Anies Baswedan

IDN Times/Helmi Shemi
IDN Times/Helmi Shemi

Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/1). Keduanya membahas sejumlah hal, seperti penyelarasan antara program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Belum dibicarakan detail, tadi hanya dibicarakan garis besar supaya apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan direncanakan oleh pemerintahan provinsi bisa sinkron,” kata Anies. 

Berikut tiga poin yang dibahas dalam pertemuan yang selesai sekitar pukul 11.30 WIB tersebut.

1. Pembangunan transit oriented development (TOD)

Pembahasan pertama adalah pembangunan TOD agar dapat berlangsung lebih cepat dan tuntas. Pembangunan TOD diharapkan bisa menopang kegiatan ekonomi masyarakat bawah.

“Pertama, keinginan untuk memastikan rencana pembangunan TOD di Jakarta bisa berjalan dengan cepat, tuntas dan wilayah-wilayah yang merupakan konsentrasi kegiatan perekonomian, transportasi itu bisa menjadi tempat-tempat untuk kita melakukan pembangunan TOD,” kata Anies.

Rini menambahkan, detail TOD akan disampaikan satu bulan lagi. Namun ia mendorong pembangunan TOD diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah.

“Kami menekankan TOD ini akan dibangun di mana 35 persen dari area hunian yang akan dibangun TOD itu dipersiapkan untuk masyarakat berpendapatan rendah,” kata Rini.

2. Memberantas ketimpangan sosial

Menyikapi masih banyaknya kampung kumuh di Jakarta, Anies mengatakan ketimpangan sosial di Jakarta saat ini memang masih mencolok.

“PR kita di Jakarta adalah menyelesaikan masalah ketimpangan. Ektsrem miskin dan ekstrem kaya itu ada semuanya di Jakarta. Nah kita berharap akan ada program-program yang bisa menangani persoalan ketimpangan,” ujar Anies.

3. Bentuk tim kecil dan program CSR

Rini menambahkan nantinya akan dibuat tim kecil untuk mengatasi ketimpangan sosial. Selain membentuk tim kecil, masalah ketimpangan akan coba diatasi dengan program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Jadi perjanjiannya tim segera dibentuk kemudian tim akan berkomunikasi dan kita janji satu bulan dari sekarang Pak Gubernur ketemu dengan presentasi dari tim apa-apa yang harus kita selesaikan bersama,” kata Rini.

 

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Helmi Shemi
EditorHelmi Shemi
Follow Us

Latest in News

See More

Kementerian HAM Usulkan 10 Poin Krusial dalam Revisi RUU KUHAP

22 Sep 2025, 19:07 WIBNews