Luhut Undang Bos BGN Bahas Pembenahan Total Tata Kelola Program MBG

Lebih lanjut dalam unggahannya, Luhut turut mengungkap ia sempat mengontak Prabowo usai pidato kenegaraan pada Jumat, 14 Agustus 2026 lalu. Luhut menyampaikan, meski MBG adalah program unggulan, tetapi tantangan terbesarnya adalah pengawasan untuk memastikan eksekusinya berjalan lancar.

"Eksekusi MBG juga harus konsisten dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi itu.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN), kata Luhut siap mendukung perbaikan tata kelola MBG dengan memberikan rekomendasi yang dibutuhkan dan memperkuat digitalisasi sistem BGN. Tujuannya, supaya seluruh rantai pasok, kualitas makanan hingga kinerja tiap SPPG dapat dipantau secara transparan dan aktual.

Dalam pertemuannya dengan Sudaryono itu, Luhut turut mengapresiasi langkah tegas BGN dengan menutup 1.300 SPPG yang belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Ketegasan itu, kata Luhut, dibutuhkan bukan untuk mencari kesalahan.

"Ini semua dilakukan demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia sejak dari proses yang paling sederhana," katanya.

Luhut juga mewanti-wanti BGN agar tidak main-main dengan masa depan anak-anak Indonesia, sehingga kualitas menu MBG yang disajikan harus dijaga.

"Untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, kita tak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipergunakan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa," tutur mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu.

Perubahan lain yang diterapkan oleh BGN, yakni mencantumkan label berisi keterangan waktu makan di setiap ompreng MBG. Dengan begitu, penerima manfaat bisa mengetahui jam berapa paling lambat MBG itu dikonsumsi.

Sudaryono langsung melaporkan perubahan kebijakan tersebut ketika digelar Karnaval Harmoni Nusantara pada Senin malam, 17 Agustus 2026. Ia menyerahkan dua ompreng MBG kepada Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Sekarang dikasih label (di omprengnya), Pak," ungkap Sudaryono ketika memberikan ompreng itu ke Prabowo di Silang Monas, Jakarta Pusat.

Kebijakan pemberian label keterangan waktu makan itu sudah diterapkan sejak pekan kedua Agustus 2026. Dalam label itu harus tertulis waktu menu dimasak dan batas akhir makanan dikonsumsi. Harapannya, bisa mencegah berulangnya insiden keracunan menu MBG.

"Jadi, nanti akan diberi label (di ompreng). Kami sudah instruksikan ke semuanya, harus diberi label di omprengnya itu setiap hari. Di dalamnya tertulis harus dimakan sebelum jam tertentu. Bila sudah lewat jamnya, maka sebaiknya tidak dimakan," ungkap Sudaryono seperti dikutip dari akun media sosialnya pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pada periode Januari hingga Mei 2026, terdapat 9.167 penerima manfaat MBG yang menjadi korban keracunan. Sudaryono menjanjikan akan bertindak tegas terhadap pengelola dapur yang terbukti lalai.